KSBSI.org, JAKARTA-Hari Buruh Migran Internasional baru saja dirayakan setiap tanggal 18 Desember. Momen peringatan tahun ini, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja diluar negeri masih banyak belum diperhatikan pemerintah. Penegakan hukum untuk memberantas mafia perdagangan orang (human trafficking) juga masih jauh dari harapan.

KSBSI.org, Jakarta - Hari ini, tanggal 7 Oktober aktivis buruh/pekerja memperingati ‘ World Days for Decent Work (DCWP)’ atau dikenal hari Kerja Layak Internasional. Pekerjaan layak adalah hal utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan.

Bagi buruh yang menjadi korban pelecehan seksual, kerap kesulitan untuk memproses kasus-kasus tersebut karena berbagai persoalan yang membuat banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual menjadi “Mangkrak” alias tidak bisa dituntaskan.

Pada 25 Agustus lalu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah kembali membuka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Singapura dan Brunei Darusalam. Kemudian disusul dengan Hongkong. Tapi pembukaan penempatan ini harus melalui syarat protokol kesehatan (Prokes) yang ketat untuk sampai ke negara tersebut dan ada karantinanya selama 14 hari.

KSBSI.ORG, Jakarta- Sulistri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel dan Tembakau (DPP KAMIPARHO) afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan aktivis buruh ikut mendorong perempuan desa membangun kewirausahaan. Dia menilai, gerakan ini sangat tepat dimasa pandemi Covid-19.

KSBSI.ORG, Jakarta - Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia baru saja diperingati setiap tahunnya. Tepatnya pada tanggal 30 Juli kemarin. Peringatan ini bertujuan untuk melawan segala bentuk praktik kejahatan perdagangan manusia yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

KSBSI.ORG, Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM baru saja membuat kebijakan tentang larangan sementara bagi warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia mulai 27 Juli 2021. Alasan larangan ini sesuai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 3 dan PPKM Level 4, untuk mengatasi ledakan kasus pandemi Covid-19.

KSBSI.ORG, Jakarta - Yatini Sulistyowati Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan segala bentuk kekerasan dan bentuk pelecehan di dunia kerja harus segera dihapuskan. Bagi perempuan dan laki-laki yang menjadi korban akan kehilangan martabatnya sebagai manusia.

KSBSI.ORG, JAKARTA Yatini Sulistyowati Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan Indonesia belum memiliki program perlindungan sosial dan payung hukum yang efektif untuk kategori masyarakat rentan. KSBSI sendiri melihat, ketika Indonesia ikut terdampak pandemi Covid-19, pemerintah terlihat tidak siap menjalankan program jaminan sosial.

KSBSI.ORG Nasib buruh perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit masih banyak mengalami diskriminasi. Seperti masalah upah layak, jaminan perlindungan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Serta kerap mendapat perlakuan pelecehan dan kekerasan seksual. Persoalan ini juga masih jarang diketahui publik. Karena keberadaan mereka bekerja, jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota.