Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang hari ini menyelenggarakan acara diskusi panel dalam rangka mendorong inisiatif dalam mempromosikan langkah bisnis bertanggung jawab dan penghargaan terhadap hak asasi manusia di seluruh rantai pasok di Asia.

Pemerintah India dalam hal ini tidak melibatkan Serikat Buruh Independen di negaranya untuk menjadi Ketua L20, sehingga ITUC mengambil sikap membuat Labor 20 Summit diluar presidensi ini.

Gerakan buruh selalu menjadi bagian integral dari perjuangan demokrasi di Indonesia dan di dunia

Seminar ini bertujuan untuk membahas pentingnya Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HAM) kaitannya dengan hak-hak pekerja dalam rantai pasok untuk melihat bagaimana penghormatannya terhadap implementasi norma-norma ketenagakerjaan. Seminar ini mengeksplorasi pemahaman Uji Tuntas Hak Asasi Manusia termasuk peraturan di beberapa negara seperti Prancis, Swiss, Jerman atau UE, berbagi praktik serikat pekerja yang baik, menguraikan inisiatif yang ada di negara-negara Asia adalah sesi beragam yang disajikan dengan menarik.

Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) tahun ini di ILO mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah Belarusia.

Kesimpulan dari Komite Diskusi Umum tentang Transisi yang Adil diadopsi. Mereka menekankan pentingnya memajukan transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, memberantas kemiskinan dan mendukung pekerjaan yang layak. Para delegasi mendukung Pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan sebagai dasar tindakan dan referensi utama untuk pembuatan kebijakan.

Pertemuan bilateral tersebut merupakan rangkaian pertemuan bilateral dan sudah yang ke 3 kalinya, dimana kolaborasi tersebut diyakini akan meningkatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan kondisi ketenagakerjaan, mempromosikan pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas serta standar hidup di kedua negara.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Jerman, Serikat Buruh dan LSM menuntut adanya ketegasan untuk menghapus bahan bakar fosil dengan cara yang cepat, total, adil, dengan ketersediaan dana. Dan dana publik diarahkan bukan untuk mensubsidi minyak dan gas, tetapi untuk mendanai transisi yang adil.

"Jadi kawan, tidak boleh ada konfederasi tertentu yang mengklaim bahwa ini adalah hasil dari perjuangan mereka sendiri, karena tanpa persetujuan kami KSBSI, kasus ini tidak akan pernah sampai pada sidang international tahunan ILC." tegasnya.

Komite khusus Norma Standard yang menjadi Komite terpenting di ILO akan mendalami kasus ini dan mengambil keputusan sebelum tanggal 12 Juni menjelang berakhirnya sidang tahunan ILO 2023.