Agenda ini dalam rangka menggali potensi kerja sama yang bisa dilakukan untuk isu perubahan Iklim serta untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan forum SP/SB di Indonesia.

Kedepannya pekerja platform digital akan memliki status pekerja. Atau tidak lagi dalam status mitra, karena melahirkan beberapa ketimpangan perlindungan hukum.

ELA mengundang sedikitnya 17 orang perwakilan serikat buruh dunia, salah satunya adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dimana ELA merupakan salah satu mitra Iternasional KSBSI.

Banyak perusahaan platform berpendapat bahwa mereka hanya menyediakan teknologi bermanfaat yang menghubungkan kontraktor independen dengan pelanggan. Kenyataannya, mereka mengendalikan upah, jam kerja, dan kondisi kerja – tanpa dimintai pertanggungjawaban atas standar yang ada yang mengatur upah yang adil atau perlindungan sosial.

Pertemuan tersebut memberikan kesempatan bagi serikat pekerja / buruh untuk berdiskusi mengenai situasi ketenagakerjaan terkini di Indonesia.

Transisi digital dan hijau, kedua transisi ini menawarkan peluang, tetapi juga risiko. Tanpa tindakan, ketimpangan dapat melebar. Untuk itu pekerja harus menjadi pusat respons kebijakan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Program Unggulan Global ILO tentang Membangun Landasan Perlindungan Sosial bagi Semua bertujuan untuk mendukung negara-negara anggota ILO dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan, termasuk landasan perlindungan sosial, untuk berkontribusi dalam mencapai perlindungan sosial universal sesuai dengan standar ILO dan berkontribusi pada pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Baik di Belgia, Indonesia, atau di belahan dunia lainnya, serikat pekerja harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Dan harus mampu bersikap kritis untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, dan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk semuanya.

Higlights : ASEAN SKILSS FORUM -TOWARDS A MORE INCLUSIEVE AND PROSPEROUS IN ASEAN. KUALALUMPUR-MALASYA, 3 SEPTEMBER 2024. Organinized by : HRDCorp, ILO and Asean Secretariat-Supported by Minister of Human Resources Malasya.

Agenda diskusi tersebut merupakan agenda bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan tenaga kerja, dimana diskusi terfokus pada pertukaran pandangan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan mengenai IPEF, prioritas implementasi, dan kebutuhan peningkatan kapasitas dengan pemerintah.