Berita: nasional


Hendak Demo ke Istana Negara, Buruh di Banten Diblokade Aparat Kepolisian

Hendak Demo ke Istana Negara, Buruh di Banten Diblokade Aparat Kepolisian

KSBSI.ORG: Hari ini, buruh GARTEKS KSBSI bersama aliansi serikat buruh/pekerja yang ada di Provinsi Banten aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Istana Negara, Jakarta Pusat. Namun aksi yang direncanakan jauh-jauh hari ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, beberapa jalur jalan utama, telah disekat oleh aparat kepolisian dan buruh tidak diizinkan ke Kota Jakarta.


Sikap Resmi KSBSI, Menolak Terlibat Pembahasan RPP UU Cipta kerja

Sikap Resmi KSBSI, Menolak Terlibat Pembahasan RPP UU Cipta kerja

KSBSI.ORG: Hari ini, berdasarkan rapat sidang pleno yang dihadiri Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) bersama 10 federasi yang berafiliasi, menegaskan resmi menolak terlibat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan matang dan KSBSI memilih uji materi atau judicial review pasal-pasal krusial UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK).


KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI: Ada Pasal Selundupan UU Cipta Kerja Merugikan PMI, Wajib Uji Materi

KSBSI.ORG: Yatini Sulistyowati Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan aktvis Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah kecolongan. Pasalnya ada beberapa pasal perubahan dari UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dimasukan ke Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga dinilai merugikan hak-hak PMI.


Tanggapi Moeldoko, KSBSI: Kami Menolak karena Hak Kami Hilang oleh UU Cipta Kerja

Tanggapi Moeldoko, KSBSI: Kami Menolak karena Hak Kami Hilang oleh UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Deputi Presiden Bidang Konsolidasi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) Surnadi memberikan tanggapan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja susah diajak bahagia.


Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

Negara Kawasan Asia Pasifik Masih Minim Menjalankan Jaminan Sosial

KSBSI.ORG: Ditengah pandemi Covid-19, telah menyoroti perlunya sistem perlindungan sosial kepada masyarakat dunia, khususnya negara-negara dikawasan Asia Pasifik. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan meskipun sebagian besar sosioekonomi di negara Asia Pasifik mengalami kemajuan pesat, namun sistem dan jaminan perlindungan sosial kepada buruh/pekerja masih banyak yang lemah. Sehingga menimbulkan kesenjangan.


	RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Perspektif Ekonomi

RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Perspektif Ekonomi

KSBSI.ORG: Pola Hubungan kerja, terutama terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang tidak memiliki batasan (baik lamanya PKWT maupun perpanjangan PKWT) dan tidak ada sanksi bila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan PKWT. Di sisi lain Outsourcing (ALIH DAYA) diperboleh untuk semua jenis kegiatan perusahaan dan tidak lagi ada pembatasan. Sehingga terbuka peluang bagi perusahaan untuk dapat mengalihkan semua kegiatan bisnisnya (baik kegiatan inti maupun kegiatan penunjang) pada pihak ketiga (pemborong pekerjaan).


Presiden KSBSI: Buruh Hanya Menolak UU Cipta Kerja, Tak Ada Mendesak Jokowi  Mundur

Presiden KSBSI: Buruh Hanya Menolak UU Cipta Kerja, Tak Ada Mendesak Jokowi Mundur

KSBSI.ORG: Elly Rosita Silban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan perlawanan hukum melalui judicial review dalam melawan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang terbaik. Jadi, sikap penolakan terhdapa undang-undang ini tak hanya sebatas aksi demo buruh saja.


KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI Gelar Konsolidasi Judical Review UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta- Pada Jumat, 16 Oktober, perwakilan pengurus pusat federasi buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan agenda konsolidasi, mempersiapkan tim kajian materi atau judicial review Undang-undang Cipta Kerja. Sebelumnya, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI menegaskan, kalau nantinya buruh dikecewakan dalam UU Cipta Kerja akan melakukan perlawanan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).


KSBSI Resmi Bentuk Tim Kajian dan Hukum Uji Materi UU Cipta Kerja

KSBSI Resmi Bentuk Tim Kajian dan Hukum Uji Materi UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai kontroversial oleh buruh baru saja disahkan oleh DPR RI di Gedung Parlemen Senayan. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menilai, undang-undang ini mendegradasi hak buruh di dunia kerja, karena terdapat pasal-pasal krusial yang merugikan masa depan buruh.


Dibeberapa Wilayah, KSBSI Masih Aksi Menolak UU Cipta Kerja

Dibeberapa Wilayah, KSBSI Masih Aksi Menolak UU Cipta Kerja

KSBSI.ORG: Jakarta-Berdasarkan intruksi Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) telah mengintruksikan kepada semua pengurus yang berafiliasi dengan KSBSI untuk melakukan aksi demo disemua cabang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI. Aksi demo dilakukan pada 12-16 Oktober 2020. Pada Senin kemarin, 1000 buruh bersama pengurus pusat dan cabang federasi serikat buruh afiliasi KSBSI di DKI Jakarta demo ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat.