International Trade Union Confederation (ITUC) menyatakan sikapnya yakni “Saatnya Kenaikan Gaji” untuk meringankan tekanan yang sangat besar terhadap pekerja dan rumah tangga mereka akibat inflasi yang didorong oleh pengambilan keuntungan oleh perusahaan.

Insp!r Indonesia dalam hal ini, membawa tema tentang perlindungan sosial pada kebencanaan, karena pada masa pandemi Indonesia maupun masyarakat global itu mengalami kerugian dan dampak yang sangat kuat, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada ekonomi dan itu tidak disiapkan oleh pemerintah, semua mengalami gagap.

Agenda tersebut merupakan upaya meningkatkan dan mempromosikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan perikanan.

Ratusan buruh gelar demo didepan kantor PT ISS Indonesia. Massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam wadah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (PK FSB NIKEUBA) PT ISS Indonesia itu menyuarakan tuntutannya.

"Sebagai serikat buruh saya menghimbau dan mengajak, marilah kita melakukan dialog serta ikut mendesain roadmap para pekerja/buruh di sektor transportasi listrik dan manufaktur transportasi kendaraan listrik. Sebab, tanpa adanya dialog, berapa banyak buruh akan kehilangan pekerjaan dan mata pencarian?"

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menyerukan agar MK segera membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker, khususnya klaster ketenagakerjaan. Hal itu karena hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Ciptaker sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan, dan itu harus dibatalkan.

Elly mengatakan program Kadin for Naker ini sangat berguna dan penting bukan hanya untuk Kadin tetapi untuk tenaga kerja Indonesia.

Permohonan Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Menurut KSBSI, pokok-pokok permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja yang berasal dari Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 berdasarkan delapan alasan. Di antaranya, persetujuan DPR atas Perppu 2/2022 menjadi undang-undang cacat formil atau cacat konstitusi; Sidang DPR mengambil keputusan atas persetujuan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang tidak memenuhi kuota forum (kuorum); bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020; tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan memaksa; tidak jelas pihak yang memprakarsai Perppu 2/2022; tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; tidak memenuhi asas kejelasan rumusan; dan tidak memenuhi asas keterbukaan. Untuk itu, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pertemuan konsultasi ini adalah sebuah inisiatif bersama untuk meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah organisasi terkait peran serikat buruh dalam memberikan pendidikan, pelatihan, pengutan-penguatan serta pembangunan kapasitas berorganisasi, saat ini konsolidasi terus dilakukan oleh DPP FSB NIEKUBA bagi anggotanya di daerah.