Melalui deklarasi ini, ILO bersama Kemen Perekonomian RI, Kemnaker, Kementerian Ham, Apindo, Kadin Indonesia serta 10 Konfederasi serikat pekerja/buruh Indonesia menegaskan bahwa penghormatan HAM dan pekerjaan layak adalah fondasi keberlanjutan usaha, pengembangan tenaga kerja, serta ketahanan ekonomi nasional.

Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan. Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi. Ketiga, mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional FSB KIKES KSBSI, Sri Rejeki, menyampaikan bahwa perubahan iklim industri akibat transformasi teknologi dan transisi energi harus diiringi dengan regulasi yang melindungi hak-hak buruh.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, ykni Lokakarya evaluasi dan perencanaan program kerja 5 tahun ACV CSCi dan WSM Belgia, yang dilakukan Kamis (22/01/2026) di Jakarta, yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana program kerja 2026-2031, khususnya dalam hal penguatan kerja layak bagi anggota KSBSI dan buruh Indonesia.

3 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Besar di Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Polri tetap dibawah Presiden RI, di Jakrta, pada Kamis (12/02/2026).

Agenda pertemuan tersebut selain untuk bersilaturahmi juga dalam rangka mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri agar terbentuk sampai tingkat daerah (Polsek).

Komisi IX mengumumkan bahwa Dedi Hardianto bersama Ujang Romli terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja. Pengumuman tersebut menjadi bagian dari hasil seleksi untuk calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan mulai 2 Februari 2026.

Nihayatul Wafiroh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan, calon-calon Dewan Pengawas BPJS tersebut diajukan Presiden. Masing-masing calon Dewas berjumlah sepuluh orang dan nantinya akan mengkrucut menjadi 5 orang Dewas.

Elly menilai penataan kelembagaan Polri seharusnya didasarkan pada kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek yang berisiko merusak independensi Kepolisian.

Agenda ini dilakukan pada, Kamis (22/01/2026) di Jakarta, Tujuannya kegiatan ini untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menyusun rencana program kerja 2026-2031, khususnya dalam hal penguatan kerja layak bagi anggota KSBSI dan buruh Indonesia.