Merespon hal tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengungkapkan bahwa KSBSI mengapresiasi penandatanganan PP tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo. Namun, KSBSI masih menunggu implementasi dari PP tersebut dan berharap bahwa kenaikan upah tidak lebih rendah dari tahun ini.

Yang perlu kita perkuat dalam kebijakan Ojol ini, menetapkan status pekerja ojol, status hukum pemilik platform, menetapkan hubungan kerja, Hak pekerja platform, Keselamatan dan Kesehtan Kerja (K3), Perlindungan Jaminan Sosial, Hak berorganisasi dan berunding, Pengaturan Hubungan Industrial (sosial dialog), dan mengenai imbalan atau renumerasi, potongan aplikasi, penguatan algoritma, serta mekanisme pengawasan

Gabungan 6 Konfederasi besar Serikat Pekerja Serikat Buruh terus berkomitmen dalam memperjuangakan isu masa depan yakni perubahan iklim dan transisi yang berkeadilan, mendorong disetiap kebijakan transisi energi maupun transisi di sektor lainnya untuk berfokus pada pembangunan serta perlindungan manusianya, terutama dalam membangun kapasitas pekerja yang akan terdampak. Hal itu sesuai dengan diantara 4 strategi For-JET SP/SB yang dihasilkan dalam pertemuan di bukan April yang lalu, yakni tentang Kapasitas Building.

Dalam catatannya, kolaborasi Media KSPI dan Media KSBSI menguraikan bahwa meskipun kegiatan kampanye perdana di CFD Thamrin berjalan lancar, namun ternyata menyisakan catatan khusus, yakni masih minimnya literasi seputar isu transisi yang adil.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi KSBSI Jawa Barat terutama untuk memperkuat solidaritas, memperdalam koordinasi, serta menyusun strategi dan program kerja organisasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tahun mendatang. Melalui forum ini, seluruh peserta perwakilan federasi afiliasi KSBSI yang mempunyai anggita di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkuat peran serikat buruh di wilayah Jawa Barat.

Kebebasan berserikat itu dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Hal ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,

Kabid Hubungan Industrial Distransnaker Kabupaten Bulungan, Puspa Dinar, yang mewakili Kepala Dinas, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif di daerah.

Nikasi Ginting ditetepakan menjadi Ketua Umum terpilih setelah penjaringan calon ketua menghasilkan suara terbanyak yakni Saut Pangaribuan dengan total sebanyak 21 suara. Namun demikian Saut Pangaribuan tidak bersedia untuk menjadi Ketua Umum karena alasan suatu hal, dengan demikian Nikasih Ginting ditetapkan menjadi Ketua Umum terpilih secara aklamasi pada Kongres VII FPE, Minggu (23/11/2025).

Delegasi FPE dari daerah berkesempatan melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan RI di penghujung agenda Kongres VII FPE, hadir dalam audiensi tersebut lebih dari 20 orang perwakilan dari delegasi FPE.