Salah satunya tentang Buruh Informal yang mendapat perhatian khusus dalam konsep pekerjaaan yang layak, karena mereka dianggap bekerja di luar hubungan kerja, regulasinya yang minim sehingga tidak memiliki akses yang jelas terhadap jaminan sosial, tunjangan pekerjaan, upah yang jelas, waktu kerja serta berbagai akses kemudahan mendapatkan bantuan pemerintah terhadap pekerja.

Diskusi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dalam menghadapi transisi energi, memastikan kebijakan dan pelaksanaannya memperhatikan semua pihak yang terkait.

Acara resepsi dalam rangka kunjungan Mahasiswa Universitas Antwerp Belgia pada Selasa, (16/07/2024) di Kediaman Kerajaan Belgia, Menteng, Jakarta Pusat. Agenda kunjungan Mahasiswa Antwerp Belgia tersebut dalam rangka Program Sekolah Musim Panas di Indonesia. Sebanyak lebih dari 36 Mahasiswa dan rombongan disambut langsung dengan ucapan selamat datang dan pendahuluan dari Kedutaan Belgia yakni, Nyonya Anne Coutteel, Kepala Deputi Kedutaan Belgia. Kemudian diisi kata sambutan dari perwakilan Universitas Antwerpen yakni Prof Peter Verhezen.

Pentingnya mendorong upaya perubahan menuju peningkatan isu Bisnis dan HAM bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di negara Indonesia.

Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan dari setiap federasi serikat buruh afiliasi KSBSI ini tak hanya dari Kota Jakarta saja. Tapi juga diikuiti dari perwakilan dari daerah Tangerang, Kabupaten Serang Banten, Kabupaten Bogor, Sukabumi, Garut Jawa Barat, serta perwakilan Komite Kesetaraan Nasional (K2N) KSBSI dan Media KSBSI.

KSBSI kata Dedi akan terus menolak keberadaan TAPERA sampai kapan pun—kawal sampai 2027.

Tak hanya itu, KSBSI melalui Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disela aksi demo yang akan digelar besok, juga akan mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU 4/2016 tentang TAPERA.

Konsolidasi Akbar FSB NIKEUBA-KSBSI Korda BECIKAPUR ini merupakan agenda rutin dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus diskusi dan advokasi antara pengurus serikat dengan anggotanya.

Irwan Ranto Bakkara selaku Sekretaris Jenderal DPP FSB NIKEUBA menambahkan bahwa organisasinya akan siap mendampingi anggotanya sampai permasalahan ini selesai. Bahkan organisasinya siap untuk menyambangi Kemenkeu dan melaporkannya permasalahan ini ke Presiden RI.

Carlos Rajagukguk dan Irwan Ranto Bakkara resmi terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal