Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI : THR HARUS DIBERIKAN KEPADA BURUH, KARENA ITU ADALAH HAK YANG TIDAK BISA DITUNDA!

Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI : THR HARUS DIBERIKAN KEPADA BURUH, KARENA ITU ADALAH HAK YANG TIDAK BISA DITUNDA!

Dirasakan oleh KSBSI dan semakin melengkapi penderitaan buruh, KSBSI.ORG: THR adalah hak buruh yang tidak boleh ditawar tawar, kalau ditunda namanya bukan THR, karena sudah lewat Hari Raya.THR dialokasikan bukan dari untung ruginya perusahaan, THR wajib, karena itu bukan bonus tahunan yang dipengaruhi untung rugi perusahaan‘ Seharusnya THR tetap diberikanuntuk dapat membantu buruh hidup ditengah ketidakpatian masa depan mereka, Masalah yang terjadi dibulan Maret dan April 2020, jangan dijadikan alasan menunda THR. Kemudian bisa dilihat buruh terutama di sektor padat karya kan tidak diliburkan walaupun ditengah ketakutan menghadapi penyebaran virus.

Baca juga:  DPR Akan Panggil Serikat Buruh untuk Bahas RUU Cilaka, Terkait Virus Corona, Kemnaker Terbitkan Surat Edaran Khusus , Tigabelas PMI di Singapura Raih Gelar Sarjana,

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Apindo sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang berpotensi menghambat penumbuhan dunia usaha.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, 6 /2016 tentang THR Keagamaan Bagi buruh/Pekerja di Perusahaan yang berbunyi, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan‘ Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.04/MEN/1994.

Kebijakan yang diminta adalah Pembebasan iuran bpjs selama 12 bulan ke depan, pencairan JHT dalam skema regulasi terkait BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan haiti PP No. 60/2015 dan Permenaker 19/2015 JHT bisa dicairkan jika pensiun, cacat tetap dan meninggal, pencairannya1 bulan, dimohon untuk bisa dipercepat termasuk bagi mereka yang di PHK dan juga yang dirumahkan (tapi belum di phk) dan pemabyaran THR Idu| Fitri ditunda sampai kondisi ekonomi pulih.

KSBSI dalam hal ini sudah lama menyurati pemerintah/ Menaker untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mengusulkan melakukan dialog sosial antara Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Buruh, tapi nyatanya sampai kapanpun mereka tidak mau melibatkan serikat buruh padahal yang dipermasalahkan adalah hak-hak buruh.


Sementara itu, BP Jamsostek Siapkan Formula Stimulus Penundaan Pembayaran Iuran

Rencana Awal Pemerintah berencana menunda pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kebijakan ini menjadi bagian dari Stimulus Jilid II yang merupakan insentif guna menekan dampak virus corona terhadap perekonomian.

BP Jamsostek selaku operator BPJS Ketenagakerjaan mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia usaha.


Namun, Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis mengabarkan, pihaknya masih memformulasikan aturan final agar kebijakan tersebut tidak membebankan pemberi kerja serta karyawan.

“Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, yang formulasinya tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial, dalam jangka panjang” jelas Ilyas di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/03/2020).

BP Jamsostek akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk merumuskan masalah ini secepatnya.

“Agar pemberian stimulus ini tidak mengganggu operasional dan pelayanan BP Jamsostek peserta, perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur rencana kerja dan angggaran BP Jamsostek,” tutur dia.

Dia menambahkan, pemberian stimulus dalam BPJS Ketenagakerjaan juga nantinya akan diatur dalam sebuah bentuk regulasi resmi.

“Pemberian stimulus ini perlu diatur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan,” tukas Ilyas.
Pemerintah Buka Opsi Bebaskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Dahsyat, Jokowi Naikkan Beasiswa BP Jamsostek 1350% Tanpa Kenaikan Iuran
BPJS Ketenagakerjaan ubah nama panggilan menjadi BP Jamsostek.
Pemerintah berencana untuk memberikan pembebasan atau menunda pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bagian dari pemberian stimulus jilid II untuk menekan dampak virus corona terhadap ekonomi.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan saat ini pihaknya tengah mengusulkan adanya penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“Yang BPJS, juga kita akan mencoba mengusulkan pembebasan atau penundaan nanti terkait dengan iuran beberapa program BPJS, kan program BPJS banyak, ada JKK, JKN, jaminan pensiun, dan sebagainya. Kita mau lihat dulu, mana-mana yang kira-kira bisa bermanfaat untuk mendorong relaksasi tadi,” jelas dia di Jakarta, seperti ditulis Jumat (13/03/2020).

Susi menegaskan, intinya pemerintah sangat berhati-hati mempertimbangkan semua kebijakan stimulus jilid ke-II ini.

Terkait dengan total insentif senilai Rp 10,3 triliyun, jauh lebih kecil dari insentif negara lain untuk stimulus jilid II dampak covid-19, Susi lebih menekankan kepada efektifitas dari insentif tersebut.

“Kita bukan masalah besarnya, kita hitung betuk efektifitas impact-nya. karena kan karekteristik dunia usaha dan masyarakat kita kan berbeda dengan negara lain,” pungkasnya.(red). Sumber:nationalpost.id

Komentar