Jokowi Resmi Menunda Pembahasan RUU Ciptaker, Presiden KSBSI: Kebijakan Yang Positif

Jokowi Resmi Menunda Pembahasan RUU Ciptaker, Presiden KSBSI: Kebijakan Yang Positif

KSBSI.ORG: Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidato resminya kepada masyarakat mengenai pembahasan omnibus law kluster Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya ini, Jokowi menyampaikan kepada publik bahwa resmi menunda pembahasan RUU Ciptaker, sesuai permintaan pemerintah.

Baca juga:  Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI : THR HARUS DIBERIKAN KEPADA BURUH, KARENA ITU ADALAH HAK YANG TIDAK BISA DITUNDA!,

Penundaan ini kata Jokowi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengkaji kembali pasa-pasal yang yang mendapat penolakan dari masyarakat. Sehingga RUU Cipta Kerja nantinya bisa menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas, tidak merugikan semua pihak.

 Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyambut baik kebijakan pemerintah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Penundaan ini dinilainya merupakan kedewasaan politik pemerintah mendengarkan aspirasi buruh/pekerja. Sehingga rencana demo buruh besar-besaran 30 April ini sepakat dibatalkan ditengah pandemic Covid-19.

 “Saya berharap ketika RUU Ciptaker resmi ditunda, pemerintah harus fokus memberikan perhatian kepada buruh/pekerja yang telah banyak kena PHK dan dirumahkan dampak pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat 24 April 2020.

 Selain itu KSBSI siap membantu pemerintah jika diminta untuk ikut gotong royong menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ditengah masyarakat. Ia menyampaikan yang dibutuhkan buruh yang terkena PHK dan dirumahkan saat ini adalah pekerjaan alternativ dan bantuan usaha kecil.

 “Kalau tidak ada perhatian, saya khawatir buruh yang kena PHK dan dirumahkan bisa saja nanti melakukan tindakan kriminal karena faktor kesulitan ekonomi. Jadi mereka memang harus segera mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ucapnya.

 Ia juga berharap kepada pemerintah segera mengevaluasi program Kartu Prakerja yang sekarang mendapat protes dari masyarakat luas. Sebab dianggap tidak tepat sasaran pada penanganan buruh yang terkena PHK dan dirumahkan.

 “Sebaiknya anggaran Kartu Prakerja sebesar RP.5,6 triliun langsung saja diberikan kepada buruh yang terkena phk dan dirumahkan untuk program pekerjaan alternativ dan usaha kecil. Toh, buruh yang terkena dampak Covid-19, umumnya memiliki keahlian kerja. Jadi tidak usah diberikan lagi pelatihan kerja lewat basis digital,” imbuhnya.

Terkait kebijakan penundaan pembahasan RUU Ciptaker, Elly menyampaikan agar kedepannya hubungan serikat buruh/pekerja dan pemerintah bisa saling bersinergi membangun negara ini. Sebab alasan utama buruh melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Ciptaker, karena dari awal dianggap tidak transparan.

 Bahkan awal penyusunan draft RUU Ciptaker, Elly menerangkan perwakilan serikat buruh/pekerja, minim dilibatkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, tanpa ada unsur Tripartit. Sehingga menjadi kekecewaan dan buruh melakukan aksi demo.

Dia meminta, kalau pandemi Covid-19 berakhir dan pembahasan RUU Ciptaker kembali dibahas, Presiden Jokowi sebaiknya memanggil unsur perwakilan serikat buruh/pekerja untuk mengevaluasi RUU Ciptaker.

 “KSBSI siap membantu pemerintah memberikan konsep RUU Ciptaker. Sejak awal kami tidak pernah menganggap pemerintah dan pengusaha sebagai musuh buruh, melainkan mitra dalam sosial dialog. Kami tidak pernah anti pemerintah jika ingin melakukan perubahan, justru didukung selama berpihak pada kepentingan buruh,” tutupnya.

 Sebelumnya, pada 22 April lalu Majelis Pekerja Buruh Indonesia (KSBSI,KSPI dan KSPSI) diundang Presiden Jokowi ke Istana Merdeka secara internal. Dalam pertemuan itu MPBI menegaskan meminta pemerintah menghentikan pembahasan dan mengeluarkan omnibus law RUU Ciptaker.

 Kemudian pada Kamis 23 April 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kepada publik, bahwa wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan, resmi menunda pembahasan RUU Ciptaker. Alasan penundaan karena berdasarkan saran dan pemasukan dari masyarakat luas. (A1)

Komentar