Berdialog Dengan Ganjar Pranowo, KSBSI Jateng Desak Evaluasi Kartu Prakerja

Berdialog Dengan Ganjar Pranowo, KSBSI Jateng Desak Evaluasi Kartu Prakerja

KSBSI.ORG: Perwakilan pengurus federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Tengah (Jateng) hari ini bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini, KSBSI Jateng menceritakan tentang kondisi buruh/pekerja dampak dari Covid-19.

Baca juga:  DEN KSBSI Intruksikan , Aksi Buruh 30 April Dibatalkan , DEN KSBSI Intruksikan , Aksi Buruh 30 April Dibatalkan ,

Wahyudi, Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI mengatakan sekarang ini ada 2000 anggota KSBSI dari lintas federasi statusnya sedang dirumahkan dari beberapa perusahaan. Kemudian sekitar ada 550 orang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan.

Dia menjelaskan bagi anggota yang terkena PHK, saat ini sedang diupayakan proses penyelesaian hubungan industrial dengan pihak terkait. “Ketika berdialog dengan Pak Ganjar, kami menyampaikan posisi buruh serba memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari Pemda Jateng,” ujarnya, ketika diwawancarai lewat Seluler, Selasa, 28 April 2020.

Tegasnya, dia menyampaikan kepada Gubernur Jateng, bahwa program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Alasannya, buruh yang mengalami PHK dan dirumahkan kesulitan mendaftar Kartu Prakerja secara online dan administrasi. Sehingga membuat anggota KSBSI kesulitan mendaftar banyak kecewa.

“Ketika kami sampaikan tentang rumitnya pendaftaran Kartu Prakerja, Pak Ganjar berjanji segera mengevaluasi pendaftar anggota Prakkerja masuk dulu ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Tengah. Kemudian nantinya akan segera dikomunikasikan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan,” ucapnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan saat ini program bantuan non tunai dari Pemda Jateng untuk buruh yang statusnya dirumahkan oleh perusahaan sebesar Rp.200 ribu selama enam bulan dalam bentuk sembako. Dia berharap, bantuan tersebut bisa terealisasi dengan tepat.

“Kami ingin Disnaker Provinsi Jateng harus bisa mendata dan merealisasikannya tepat sasaran, sampai tingkat kabupaten/kota. Jangan sampai terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Tegasnya dia mengatakan selama masa pandemi Covid-19, Wahyudi berharap Gubernur Jateng bisa memberi perhatian khusus. Karena Jateng merupakan target pemerintah pusat untuk menjadikan lumbung industri di Pulau Jawa.

Terkait kasus perusahaan yang tidak tidak menjalankan kewajibannya memberikan upah layak, pesangon dan THR akibat imbas Covid-19, ia juga berharap Gubernur Jateng bisa memberikan solusinya. Sebab Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terkait perlindungan jaminan kerja bagi pekerja menghadapi pandemi Covid-19, banyak tak digubris oleh pengusaha.

“Disatu sisi, kami memang memaklumi kondisi perusahaan yang juga sedang kesulitan keuangan imbas pandemi Covid-19,” terangnya.

Untuk itulah, ia berharap Gubernur Jateng bisa memfasilitasi pertemuan dialog antara perwakilan serikat buruh/pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk berdialog mencari solusinya. Sebab sementara ini, solusi yang bisa diberikan Pemda Jateng sebatas bantuan non tunai dan mengevaluasi Program Kartu Prakerja. Belum ada kepastian memberikan jaminan kerja pasca pandemi Covid-19 dinyatakan selesai. (A1)

 

 

 

Komentar