Sekjen KSBSI: Airlangga Hartarto Tak Paham Dunia Ketenagakerjaan, Sebaiknya RUU Ciker Ditangani Menaker

Sekjen KSBSI: Airlangga Hartarto Tak Paham Dunia Ketenagakerjaan, Sebaiknya RUU Ciker Ditangani Menaker

KSBSI.ORG: Jakarta - Dedi Hardianto Sekrestaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Sekjen KSBSI) menyampaikan pemerintah telah memutuskan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciker) ditunda sementara. Alasan penundaan, karena presiden memutuskan akan fokus menangani krisis ekonomi ditengah pandemi Covid-19

Baca juga:  Polda Metro Apresiasi Bakti Sosial Saat Hari Buruh,

Selain itu, omnibus law RUU Ciker sejak awal mendapat penolakan besar buruh/pekerja di Indonesia. Sebab RUU ini sarat hanya kepentingan investor dan kalau disahkan DPR, akan bisa menghancurkan masa depan buruh. Karena menghilangkan hak-hak normativ buruh. Serta mengancam kebebasan berserikat.

Sarannya, supaya RUU Ciker tidak mendapat penolakan buruh, sebaiknya tidak usah dibawah kendali Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena kebijakan hubungan industrial idealnya Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani.

“Sebenarnya buruh tidak menolak agenda keseluruhan omnibus law selama produk undang-undang yang dihasilkan berpihak pada rakyat. Kalau RUU Ciker tujuannya untuk kepentingan investor dan merugikan buruh, pasti kami melawan,” tegasnya, Jakarta 6 Mei 2020.

Dia juga menjelaskan, sejak awal KSBSI sudah meminta Presiden Jokowi supaya memberhentikan Airlangga Hartarto. Sikap ini bukan tanpa alasan. Karena awal pembuatan draft RUU Ciker, unsur buruh/pekerja tak ada dilibatkan merumuskan konsep hubungan industrial yang baik.

“RUU Ciker ini kan dibuat diam-diam, makanya kami marah. Seolah-olah buruh dianggap bodoh, tidak punya konsep ketenagakerjaan. Airlangga juga berbohong kepada presiden. Dia mengklaim telah melibatkan serikat buruh/pekerja pada awal pembuatan draft RUU Ciker, padahal sama sekali tidak ada,” jelasnya.

Akibatnya, hubungan buruh dengan Presiden Jokowi sempat memanas, akibat komunikasi yang sengaja ditutup oleh orang-orang disekitarnya. Padahal awal merumuskan RUU Ciker, Jokowi sudah mengintruksikan agar perwakilan buruh/pekerja dilibatkan.

Nah, setelah Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden beberapa waktu lalu dan menceritakan persoalan yang terjadi, ternyata beliau terkejut. Sebab, permintaan Jokowi agar melibatkan buruh dalam pembuatan draft RUU Ciker tidak dijalankan semestinya.

“Sehingga terjadi miss komunikasi. Lalu terjadi pergolakan demo,menganggap Jokowi tak memihak pada buruh,” ungkapnya.

Agar hubungan buruh dengan Jokowi tak terjadi miss komunikasi, Dedi menyarankan presiden sebaiknya mengevaluasi Airlangga Hartarto. Ditengah pandemi Covid-19, ia pun meminta agar buruh bisa berkomunikasi langsung dengan Jokowi, supaya tidak lagi sifat kecurigaan.

Selain itu buruh sudah lama berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dalam urusan RUU Ciker dan menerima konsep hubungan industrial. “Jadi sangat tepat kalau pembahasan RUU langsung ditangani Menteri Tenaga Kerja, bukan Airlangga Hartarto. Dia memang tak paham dunia ketenagakerjaan. Karena bicara hubungan industrial landasannya Tripartit,” lugasnya.

Terakhir, kalau nantinya presiden melanjutkan pembahasan RUU Ciker, Dedi menerangkan MPBI sudah meminta pembahasan ini di ulang kembali dari awal. Pemerintah harus memfasilitasi semua unsur untuk merumuskan RUU Ciker yang memihak semua kepentingan.

“Atau lebih baik keluarkan saja kluster RUU Ciker dari pembahasan di DPR, supaya tak menimbulkan kegaduhan,” tandasnya. (A1)

Komentar