THR Dicicil, Sekjen KSBSI : Ini Pelanggaran Hukum

THR Dicicil, Sekjen KSBSI : Ini Pelanggaran Hukum

KSBSI.ORG: Jakarta - Kebijakan Menaker RI Ida Fauzia dengan mengeluarkan Surat Edaran SE./6/HI/0001/2020 terkait Pembayaran THR yang dapat dicicil ini merupakan tindakan pelanggaran Hukum.

Baca juga:  Pembahasan RUU Ciker Bakal Dilanjutkan, KSBSI: DPR Jangan Menunjukan Politik Tak Santun ,

Hal ini disampaikan Sekretaris Jendral KSBSI Dedi Hardianto saat ditemui di Kantor Pusat KSBSI Jakarta Timur pada Jumat (8/5/2020).

"Ini merupakan pelanggaran hukum, karena dasar hukum pemberian THR Permenaker 6 tahun 2016, tidak ada pengaturan bahwa THR dapat dicicil dan apabila perusahaan melanggarnya dapat dikenakan sanksi.l," kata Dedi Hardianto Sekjen KSBSI, Jumat (8/5/2020).

KSBSI, kata Dedi sudah membuat call center sebagai pusat informasi pengaduan bagi para buruh yang terdampak wabah pandemi Covid19.

"Kami KSBSI telah membuat Call center Dampak wabah Pademi covid19 terhadap anggota kami, terutama terkait PHK, pesangon,THR yang tidak dibayar oleh perusahaan," ujarnya.

Dedi menegaskan, apabila perusahaan tidak menjalankan perintah UUK No.13 Th 2003, KSBSI akan mengadvokasi seluruh anggotanya dan para buruh dimana hal ini sesuai dengan yang diatur UU.

"Kami akan melakukan advokasi seperti yang diatur oleh," tegas Dedi Hardianto sekjen KSBSI.

"Kita mendorong agar anggota kita untuk membicarakan bersama perusahaan dalam bentuk sosial dialog untuk mengatasi masalah-masalah terutama dampak Covid19, agar tidak muncul perselisihan yang akan menyulitkan perusahaan maupun pekerja/buruh," tambahnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, jadi tidak seharusnya Menaker RI Ida mengeluarkan surat edaran tersebut.

"Yang kita khawatirkan surat tersebut menjadi senjata bagi perusahaan-perusahaan yang nakal untuk tidak menjalankan pemberitaan Hak pekerja/buruh berupa THR," tandasnya.

Komentar