Himbauan Menaker: THR Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Himbauan Menaker: THR Wajib Dibayar H-7 Lebaran

KSBSI.ORG: Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengingatkan pengusaha wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2020 dengan tepat waktu. Ia menjelaskan, THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja. Dan pembayarannya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Baca juga:  Ketika Covid-19 Menghantui Negara Konflik Berkepanjangan,

THR Keagamaan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada buruh/pekerja dikenai denda. Sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR bisa dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Menaker, saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker Provinsi Se-Indonesia lewat sambungan video di Jakarta, Senin (11/5) yang disampaikan Biro Humas Kemnaker ke awak media.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 (SE THR). Melalui SE ini, para gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan,” ucapnya.

 Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada buruh/pekerja dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha dan buruh/pekerja.

 "Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," kata Menaker.

Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain (1) perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap, (2) perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati, dan (3) waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan. (A1)

Komentar