DPP FSB GARTEKS Desak Pemerintah Cabut SE THR 2020

DPP FSB GARTEKS Desak Pemerintah Cabut SE THR 2020

KSBSI.ORG: Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 Di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 masih menjadi polemik. Sebab oleh buruh/pekerja, SE ini dianggap merugikan ditengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan yang setiap hari semakin bertambah akibat imbas pandemi Covid-19. Aktivis serikat buruh juga menganggap SE yang terbit pada 6 Mei lalu, jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang sudah ada.

Baca juga:  Kabar Terbaru, 587 Pekerja Migran Indonesia Terpapar Covid-19,

Trisnur Priyanto Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil dan Sentra Industri (Sekjen DPP FSB GARTEKS) mengatakan secara hukum SE tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada. Dia menganggap SE ini merupakan sikap pemerintah yang lepas tangan terhadap persoalan buruh.

“Saya khawatir SE THR 2020 sinyal lampu hijau dari pemerintah kepada pengusaha untuk memberikan THR dengan sesuka hatinya dan akhirnya tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga nasib buruh makin tercekik,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Jakarta 12 Mei 2020.

Padahal sebelum terbitnya SE THR 2020, perusahaan pun banyak melanggar aturan THR. Bahkan perusahaan yang sebenarnya mampu memberikan THR terkadang coba-coba melanggarnya. Tegasnya dia mengatakan SE tersebut rentan disalahgunakan perusahaan nakal supaya tidak memberikan THR.

“Padahal dalam situasi Pandemi ini buruh sangat membutuhkan THR untuk bertahan hidup dan membantu keluarganya” ucap Trisnur.

Yang jelas SE THR 2020 bertentangan dengan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Ada beberapa catatan perbedaan pelaksanaan antara SE tentang THR dimasa Covid-19 dengan Permenaker Nomor 06/2016.

Pertama, secara substansi Dalam SE yang baru bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku bisa melakukan negosiasi dengan buruh, untuk menemukan kesepakatan tentang sistem pemberian THR.

“Seperti pembayaran THR secara bertahap, atau melakukan penundaan yang masa/waktunya  tergantung dari kondisi perusahaan, serta tata cara pengenaan denda keterlambatan,” jelasnya.

Pada dasarnya aturan mengenai tata cara pembayaran dan pengenaan denda keterlambatan sudah tertuang dalam PP Nomor 78/2015 Pengupahan dan Permenaker Nomor 06/2016 tentang Pemberian THR Keagamaan. Di dalam kedua regulasi tersebut menegaskan pemberian THR adalah kewajiban setiap perusahaan. Bagi, perusahaaan yang tidak mampu membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif.

“Sanksi administratif berupa, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,” ujarnya.

Selanjutnya soal denda keterlambatan, dalam SE Menaker dapat dimusyawarahkan, sementara di dalam PP Nomor 78/2015 dan Permenaker Nomor 06/2016 denda bagi perusahaan yang terlambat membayar THR telah ditentukan sebesar 5 persen. Hal ini sangat bertentangan dengan PP Pengupahan dan Permenaker THR Keagamaan yang mengatur aturan terkait THR dengan jelas.

Secara hukum, SE tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat berhadapan dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. SE dibuat hanya untuk kalangan internal. Selain itu, SE seharusnya lebih menjelaskan peraturan yang sudah ada. Bukan membuat norma baru yang bertentangan.

Jadi, jika ditarik dalam permasalahan ini SE THR 2020  jelas tidak dapat berlaku menggantikan norma yang sudah ada. Baik dalam PP Pengupahan maupun Permenaker THR Keagamaan. Kemudian, SE tersebut tidak menjamin perusahaan akan transparan tentang laporan keuangannya waktu negosiasi THR dengan buruh. 

Dalam hali ini, pemerintah seharusnya membuat aturan sanksi tegas kepada perusahaan, apabila tidak memberikan THR.  Bukan membuat perubahan norma yang sudah ada peraturan dari sebelumnya. Serta bersama seluruh gubernur mendorong pengawas ketenagakerjaan yang tersebar di setiap Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.

Sikap DPP FSB GARTEKS terkait SE THR 2020 mendesak:

1.  Cabut dan batalkan Surat Edaran Menaker RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena bertentangan dengan peraturan tentang THR yang telah berlaku;

2.  Kemenaker memperkuat pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya proses pemberian THR, dan dengan tegas melakukan Law Enforcment kepada perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian THR.

3.  Pemerintah RI memberikan bantuan THR kepada pekerja/buruh yang perusahaannya tidak dapat membayarkan THR, dengan tidak menghilangkan proses hukum atas pemberian sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup Trisnur mengatakan saat ini THR sangat dibutuhkan oburuh dan keluarganya untuk bisa bertahan dalam menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. (A1)

Komentar