Lingkungan Kerja Dianggap Rentan Penyebaran Covid-19

 Lingkungan Kerja Dianggap Rentan Penyebaran Covid-19

KSBSI.ORG : Pemerintah telah memutuskan membuka kembali beragam sektor usaha untuk memulihkan roda perekonomian karena dampak Covid-19. Kebijakan ini tentu disambut baik oleh masyarakat. Terlebih lagi, jutaan buruh telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan memang sedanf membutuhkan pekerjaan.

Baca juga:  Ancaman Pengangguran Belum Selesai,

Timboel Siregar aktivis buruh, sekaligus Koordinator BPJS Wacth mengatakan kebijakan menggerakan kembali roda bisnis dianggapnya sangat baik. Namun dia mengingatkan, kebijakan itu pasti memiliki resiko penularan Covid-19 di tempat kerja.

 

“Tempat kerja sangat berpotensi penyebaran virus Corona. Apalagi masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi,” ujarnya, Jakarta, Senin (13/07/2020).

 

Faktanya, bahkan korban yang dinyatakan positif sudah melampaui angka 1.600 orang tiap harinya, Bahkan sejak dibukanya sektor usaha di masa pandemi Covid-9 ini, hingga saat ini sudah ada beberapa kasus penyebaran Covid-19 di tempat kerja. Yaitu, awal Juli 2020 lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi mengkonfirmasi bahwa area PT Unilever Indonesia, tepatnya Savoury Factory, menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

 

Kemudian, pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada tanggal 8 Juli 2020 lalu, menyebutkan, terdapat lonjakan kasus di wilayahnya yang berasal dari klaster perusahaan, mencapai 33 persen. Yaitu perusahaan garmen, BUMN, dan minyak dan gas (migas) yang lokasinya ada yang di pelabuhan.

 

Serta kasus PT HM Sampoerna, khususnya Pabrik Rungkut 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, juga menambah kasus penyebaran Covid-19 di perusahaan.

 

“Kasus-kasus tersebut tentunya menjadi petunjuk bahwa memang tempat kerja telah menjadi area rawan penyebaran Covid-19. Akan ada lagi tempat kerja lainnya yang menjadi area penyebaran Covid-19,” jelas Timboel Siregar yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch.

 

Dengan fakta ini, lanjutnya, dia menilai Pemerintah cq Pengawas Ketenagakerjaan belum mampu mengawal pelaksanaan protokol Kesehatan di tempat kerja, sebagaimana diamanatkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 dan Surat Edaran (SE) Menaker No.M/7/AS.02.02/V/2020, termasuk pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

 

“Kasus-kasus tersebut harus menjadi warning bagi Pemerintah dan Pengusaha. Saya mendesak Pemerintah dan Pengusaha fokus dan serius pada pelaksanaan UU No 1 Tahun 1970. Dan kedua ketentuan petunjuk protokol Kesehatan di tempat kerja. Jangan sampai pekerja yang terinfeksi covid-19 di tempat kerja semakin banyak, yang juga akan menularkan kepada keluarganya di rumah, sehingga menambah jumlah rakyat kita yang terinfeksi Covid-19,”tutur Timboel Siregar.

 

Selain itu, dengan semakin banyaknya tempat kerja yang menjadi zona merah, kata dia, maka konsekuensinya perusahaan akan ditutup. Sehingga akan menambah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa upah.

“Target mensinergikan penanganan Covid-19 dan menyehatkan perekonomian menjadi gagal,”ujarnya.

 

Timboel Siregar menerangkan, pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, seperti yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003. Oleh karenanya pengusaha dan pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan pekerja sehat, tidak terjangkiti Covid-19. Oleh karenanya sangat dibutuhkan keseriusan dan ketegasan Pemerintah untuk mencegah tempat kerja menjadi area penularan Covid-19.

“Jangan sampai Pemerintah hanya berperan sekadar menghimbau dan menganjurkan pelaksanaan kedua ketentuan tersebut, tanpa melakukan intervensi langsung ke tempat kerja,”katanya.

 

Paling tidak, lanjut Timboel, ada dua hal hal yang harus dilakukan Pemerintah. Yaitu, pertama, terus memastikan Pengawas Ketenagakerjaan memantau seluruh perusahaan untuk menjalankan protokol Kesehatan, termasuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) maupun ketentuan lainnya.

 

“Pengawasan ini harus dilakukan secara periodik sehingga pihak manajemen perusahaan dan pekerja terus disadarkan akan pentingnya melaksanakan protokol Kesehatan di tempat kerja,” tandasnya. (sumber: sinar keadilan)

 

 

Komentar