BP2MI Tegaskan Perang Terhadap Sindikat Human Trafficking

BP2MI Tegaskan Perang Terhadap Sindikat Human Trafficking

KSBSI.ORG: Keseriusan perang melawan sindikat perdagangan orang (Human Trafficking) terhadap korban Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah waktunya bukan hanya sebatas slogan dan kampanye di negara ini. Sebab tak bisa dipungkiri, korban masih terus bertambah. Banyak diantara PMI yang bekerja di luar negeri tidak mendapatkan upah semestinya. Mengalami intimidasi, kekerasan seksual dan penipuan.

Baca juga:  6 SP/SB Konsisten Berada di Tim Teknis Pembahasan RUU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan,

Sebelumnya, pada 2018, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jokowi langsung memerintahkan, pemberantasan TPPO dengan membangun komunikasi, koordinasi serta kolaborasi 22 kementerian dan lembaga terkait. Tapi apa daya, fakta kejahatan perdagangan orang rupanya masih kerap terjadi.

Benny Rhamdhani Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tak membantah jika kasus yang terjadi masih marak. Setelah 3 bulan dilantik, dia menegaskan institusi yang dipimpinnya sudah mengibarkan bendera perang terhadap sindikat perdagangan orang.

“Saya sudah diberikan mandat oleh rakyat memimpin BP2MI, jadi perintahkan kami kalau ada pelaku dan modus perusahaan yang terbukti mengirim PMI secara ilegal ke luar negeri. Akan kami tindak keras mereka yang sengaja melakukan perbudakan modern,” ucapnya di Kantor BP2MI, Pancoran, beberapa waktu lalu.

Dia memaparkan jika masih ada Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih mengirim PMI ke negara-negara Timur Tengah, berarti pengiriman tersebut ilegal. “Atau tepatnya perusahaan itu sudah melanggar Permenaker 260 tahun 2015, Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara-negara Timur Tengah,” jelasnya.

Lanjut Benny, saat lembaganya memerangi P3MI yang terbukti ilegal pun tak segampang yang dibayangkan. Sebab, modus pelaku kejahatan ini memang rapi dan terorganisir. Contohnya, beberapa hari lalu setelah mendapatkan laporan informasi dari masyarakat, pihaknya melakukan penggerebakan dua perusahaan di Cileungsi, Jawa Barat dan Cibubur, Jakarta Timur.

“Nah kejadian penggerebekan dua perusahaan yang terbukti bersalah ini belum tentu memberi efek jera bagi pelaku lainnya. Pasti besok-besoknya akan ada lagi pelakunya. Tapi sudah waktunya, negara tidak boleh kalah melawan mereka, harus kita basmi. Karena ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh diberi ampun,” ujarnya.

Intinya, Benny menyampaikan kalau ada masyarakat yang melihat perusahaan nakal melakukan praktik perdagangan orang, dia menyarankan jangan segan-segan melaporkan ke BP2MI. Ia menjamin, pihaknya akan langsung menindaklanjuti dengan memanggil, memerintah menyelesaikan lapaoran tersebut.

“Jika masih melawanl, kita laporkan dan selesaikan secara hukum. Demi merah putih, tidak ada lagi istilah main mata terhadap para perusahaan dan para pelaku. Negara harus menyudahi jumlah korban dan melakukan pengawasan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan perubahan UU 39 Tahun 2004 ke UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI ini merupakan perubahan yang sangat fundamental bagi BP2MI. Artinya, perubahan ini sangat menguatkan BP2MI dalam memerangi kasus perbudakan modern.

“Baru 3 bulan saya menjabat, BP2MI sudah menangani sekitar 415 kasus PMI dan mudah-mudahan segera terselesaikan. Kita tidak perlu takut terhadap siapapun dibelakang mereka. Lebih baik mati menjadi seorang pemberani, itu lebih terhormat dan membanggakan,” tandasnya,” tandasnya. (A1)

Komentar