KSBSI Gelar Workshop Kebijakan Human Recources Organisasi

KSBSI Gelar Workshop Kebijakan Human Recources Organisasi

KSBSI.ORG: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indones ia (KSBSI) bersama IIWE, kembali menggelar agenda workshop dengan tema ‘To Develop In Internal Comunication Strategi (Diskusi Kebijakan Human Recources) di Hotel Griya Astuti, Bogor Jawa Barat, 20-22 Juli 2020. Agenda pelatihan ini dihadiri Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI, perwakilan federasi serta lembaga yang berafiliasi dengan KSBSI.

Baca juga:  Dua Pimpinan PT. EZI di Hukum 2 Tahun Penjara, Terbukti Intimidasi Serikat Pekerja ,

Dalam paparannya, Maria Emeninta Koordinator IIWE mengatakan agenda workshop untuk melakukan evaluasi kinerja Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI bersama mitra lembaga internasional. Lanjutnya, ada beberapa poin agenda yang akan dibahas selama pertemuan workshop.

“Seperti pembahasan peraturan organisasi (PO), profesionalitas kinerja, keuangan organisasi, penguatan sumber daya manusia (SDM) pengurus serta tingkat kesejahteraan staf dan pengurus DEN KSBSI,” ujarnya.

Maria juga menyampaikan untuk mengembangkan organisasi, KSBSI harus kembali menguatkan solidaritas internal. Sebab tantangan serikat buruh saat ini semakin berubah, dalam konteks persoalan sosial politik dan perubahan era industri 4.0.

“Termasuk regenerasi kepemimpinan harus berjalan, agar roda organisasi semakin dinamis,” ucapnya.

Intinya, Maria berharap agenda workshop selama 3 hari ini, semua perwakilan pengurus federasi dan lembaga bisa menghasilkan ide dan gagasan untuk memperbaiki organisasi menjadi lebih baik. Terutama sistem kerja dan upah layak bagi pengurus, ia berharap DEN KSBSI bisa memutuskan tingkat kesejahteraan staf, pengurus pusat federasi dan DEN KSBSI.    

Dalam dialog itu, Trisna perwakilan DPP FSB KAMIPARHO menyarankan agar pembahasan PO terkait mekanisme kinerja staf dan perjanjian kerja di DEN KSBSI tidak perlu dibahas secara inti. Ia menyarankan, sebaiknya pembahasan peraturan organisasi, mengenai garis arah dan kebijakan organisasi.

Sementara Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI mengatakan pada umumnya ide dan saran untuk memperbaiki PO harus keseluruhannya dibahas. Mengenai menetapkan sistem kerja dan upah bagi staf dan pengurus juga sangat sangat penting. Kebijakan tersebut dilakukan agar tercipta keadilan dan tidak menciptakan kecemburuan sosial.

“Jadi saya pikir sudah waktunya KSBSI menciptakan sistem kerja yang profesional, Jadi tidak hanya membahas dan memutuskan mekanisme kebijakan internal dan eksternal saja,” tandasnya. (A1) 

Komentar