KSBSI.ORG: Menjelang akhir 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi buruh internasional (ILO), perwakilan pemimpin negara, Organisasi Pengusaha Internasional dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional, di Madrid Spanyol menggelar konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk membahas perubahan iklim dunia (climate change). Hasilnya, forum tersebut melahirkan kesepakatan Prakarsa Aksi Iklim untuk Pekerjaan di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau dikenal COP25.
Baca juga: DPP FSB NIKEUBA KSBSI Minta Bebaskan Muhammad Yusri, Ini Alasannya , MA Berjanji Mencabut Pemblokiran Rekening KSBSI yang Dilakukan PN Jakarta Pusat,
Dalam pertemuan itu,
semua perwakilan menyepakati untuk membentuk Dewan Penasihat Internasional Aksi
Iklim untuk Prakarsa Pekerjaan (Climate Action for Jobs Initiative). Dewan ini
juga menegaskan untuk bersikap mengatasi dampak perubahan iklim serta menciptakan
pekerjaan yang layak sesuai agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable
development (SGDs 2030).
Nah, ditengah
pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Dewan Penasihat Internasional Aksi Iklim
untuk Prakarsa Pekerjaan mendesak agar pemimpin dunia serius mengatasi masalah
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tak dibisa dibantah, pandemi yang terjadi
sampai hari ini, menyebabkan berbagai macam krisis. Terutama hilangnya masa
depan pekerjaan akibat krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan.
Guy Ryder Direktur
Jenderal ILO menyampaikan bahwa Covid-19
sangat berdampak pada semua lini kehidupan manusia. Namun ILO bersama PBB tetap
menyerukan agar agar program SGDs 2030 yang sudah disepakati bersama harus
dijalankan untuk menyelamatkan masa depan masyarakat dunia.
“Pandemi Covid-19
memang membawa kesulitan untuk kita semua. Masalah ini adalah tantangan dan
kita harus berpacu untuk memulihkan bumi yang telah rusak dan berkomitmen
mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan,” ucapnya dalam keterangan tertulis
di laman ilo.org (9/10).
Selain itu ILO
bersama PBB dalam agenda Aksi Iklim untuk Prakarsa Pekerjaan sudah merumuskan
kebijakan untuk pemulihan bumi dan pekerjaan layak dalam transisi ekonomi yang
berkelanjutan. Kebijakan ini sesuai panduan Rekomendasi ILO No. 205 tentang
Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan yang
sesuai harapan PBB dalam mewujudkan program SGDs 2030.
Intinya, menjawab
tantangan yang terjadi, ILO mendorong agar para pemimpin dunia dan pihak terkait
harus bisa menciptakan ide inovatif dan solusinya untuk mengatasi perubahan
iklim dan pekerjaan layak. Mengenai Prakarsa Aksi Iklim untuk Pekerjaan hasil
dari KTT Aksi Iklim yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa António Guterres pada September 2019.
Pada KTT tersebut,
46 negara membuat komitmen untuk merumuskan rencana nasional untuk transisi
yang adil. Lalu menempatkan pekerjaan yang layak dan transisi yang adil untuk
semua di pusat aksi untuk mengatasi perubahan iklim, dan mengacu pada Panduan
ILO untuk Transisi yang Adil.
Anggota Dewan
Penasihat tingkat tinggi termasuk menteri lingkungan, tenaga kerja dan
perencanaan pembangunan dari Argentina, Kosta Rika, Prancis, Ghana, Indonesia,
Samoa, Senegal dan Spanyol; pemimpin organisasi pengusaha dan pekerja serta
pejabat senior PBB dan lembaga keuangan pembangunan. Dewan terpilih sebagai
ketua bersama Ms Teresa Ribera, Wakil Perdana Menteri Keempat, Menteri Transisi
Ekologi dan Tantangan Demografis Spanyol dan Mr Lautafi Fio Selafi Purcell,
Menteri Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja/Menteri Perusahaan Umum Samoa.
(A1)
