ILO Berkomitmen Agenda Climate Change dan SGDs 2030 Harus Terealisasi

ILO Berkomitmen Agenda Climate Change dan SGDs 2030 Harus Terealisasi

KSBSI.ORG: Menjelang akhir 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi buruh internasional (ILO), perwakilan pemimpin negara, Organisasi Pengusaha Internasional dan Konfederasi Serikat Buruh Internasional, di Madrid Spanyol menggelar konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk membahas perubahan iklim dunia (climate change). Hasilnya, forum tersebut melahirkan kesepakatan Prakarsa Aksi Iklim untuk Pekerjaan di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau dikenal COP25.

Baca juga:  MA Berjanji Mencabut Pemblokiran Rekening KSBSI yang Dilakukan PN Jakarta Pusat,

Dalam pertemuan itu, semua perwakilan menyepakati untuk membentuk Dewan Penasihat Internasional Aksi Iklim untuk Prakarsa Pekerjaan (Climate Action for Jobs Initiative). Dewan ini juga menegaskan untuk bersikap mengatasi dampak perubahan iklim serta menciptakan pekerjaan yang layak sesuai agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development (SGDs 2030).

 

Nah, ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Dewan Penasihat Internasional Aksi Iklim untuk Prakarsa Pekerjaan mendesak agar pemimpin dunia serius mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tak dibisa dibantah, pandemi yang terjadi sampai hari ini, menyebabkan berbagai macam krisis. Terutama hilangnya masa depan pekerjaan akibat krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan.

 

Guy Ryder Direktur Jenderal ILO  menyampaikan bahwa Covid-19 sangat berdampak pada semua lini kehidupan manusia. Namun ILO bersama PBB tetap menyerukan agar agar program SGDs 2030 yang sudah disepakati bersama harus dijalankan untuk menyelamatkan masa depan masyarakat dunia.

 

“Pandemi Covid-19 memang membawa kesulitan untuk kita semua. Masalah ini adalah tantangan dan kita harus berpacu untuk memulihkan bumi yang telah rusak dan berkomitmen mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan,” ucapnya dalam keterangan tertulis di laman ilo.org (9/10). 

 

Selain itu ILO bersama PBB dalam agenda Aksi Iklim untuk Prakarsa Pekerjaan sudah merumuskan kebijakan untuk pemulihan bumi dan pekerjaan layak dalam transisi ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini sesuai panduan Rekomendasi ILO No. 205 tentang Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perdamaian dan Ketahanan yang sesuai harapan PBB dalam mewujudkan program SGDs 2030.

 

Intinya, menjawab tantangan yang terjadi, ILO mendorong agar para pemimpin dunia dan pihak terkait harus bisa menciptakan ide inovatif dan solusinya untuk mengatasi perubahan iklim dan pekerjaan layak. Mengenai Prakarsa Aksi Iklim untuk Pekerjaan hasil dari KTT Aksi Iklim yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres pada September 2019.

 

Pada KTT tersebut, 46 negara membuat komitmen untuk merumuskan rencana nasional untuk transisi yang adil. Lalu menempatkan pekerjaan yang layak dan transisi yang adil untuk semua di pusat aksi untuk mengatasi perubahan iklim, dan mengacu pada Panduan ILO untuk Transisi yang Adil.

 

Anggota Dewan Penasihat tingkat tinggi termasuk menteri lingkungan, tenaga kerja dan perencanaan pembangunan dari Argentina, Kosta Rika, Prancis, Ghana, Indonesia, Samoa, Senegal dan Spanyol; pemimpin organisasi pengusaha dan pekerja serta pejabat senior PBB dan lembaga keuangan pembangunan. Dewan terpilih sebagai ketua bersama Ms Teresa Ribera, Wakil Perdana Menteri Keempat, Menteri Transisi Ekologi dan Tantangan Demografis Spanyol dan Mr Lautafi Fio Selafi Purcell, Menteri Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja/Menteri Perusahaan Umum Samoa. (A1) 

Komentar