Komisi Kesetaraan KSBSI: 52,2 Persen Buruh Perempuan Ingin Kepastian Kerja Pasca Pandemi

Komisi Kesetaraan KSBSI: 52,2 Persen Buruh Perempuan Ingin Kepastian Kerja Pasca Pandemi

KSBSI.ORG: Jakarta- Awal Agustus 2020, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melaporkan hasil survei, terkait dampak Covid-19 dalam dunia kerja. Hasil survei ini dilakukan secara online di 15 provinsi dari bulan Mei-Juli 2020. Alasan dilakukan survei juga karena imbas wabah Corona sangat merugikan semua sektor.

Baca juga:  Demo Masalah Pemblokiran Rekening, KSBSI Anggap Ketua PN Jakarta Pusat Pengecut,

Terutama di sektor ekonomi dan tenaga kerja sampai hari ini menyebabkan negara terancam krisis perekonomian. Sehingga, perusahaan banyak tutup dan banyak buruh terpaksa tarik nafas, korban pemutusan kerja (PHK) dan dirumahkan, termasuk buruh perempuan.

 

Berdasarkan data Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada 16 Mei 2020, terdapat 4.084.593 buruh dari 159.780 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat imbas pandemi. Dengan rincian, sektor formal 2.304.777 pekerja dirumahkan dari 44.201 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 641.400 orang dari 41.636 perusahaan. Sektor informal pun ikut terpukul karena kehilangan 88.805 pekerja yang terdampak dari 31.741 perusahaan atau UMKM.

 

Emma Liliefna Ketua K2-KSBSI mengatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibeberapa wilayah ikut berdampak pada pemasukan upah buruh setiap bulannya. Karena, mau tidak mau semua kegiatan produksi di perusahaan mengalami pengurangan.

“Walau disatu sisi kebijakan PSBB kami anggap baik dan masyarakat juga diwajibkan menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran wabah Corona,” ungkapnya, Jakarta, Jumat 11 September 2020.

 

Kata, Emma survei yang dilakukan memakai metode kuisioner secara online dengan cara wawancara langsung atau melalui telepon selular dengan memberikan poin pertanyaan. Untuk peserta responden survei awalnya direncanakan minimal 500 dan 1.000 orang di 10 provinsi.

 

“Namun akhirnya total responden yang berhasil di survei adalah 674 orang di 15 provinsi. Terdiri dari 582 anggota KSBSI dan 92 non anggota/partisan. Atau tepatnya jumlah laki-laki yang diwawancara 21 orang, perempuan 653 orang dan usia responden dari 17 sampai 50 tahun,” terangnya.

 

Dijelaskannya, 15 provinsi yang dilakukan survei kuisioner diantaranya, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah.

 

Sementara profesi pekerjaan peserta kuisioner terdiri dari buruh pabrik, pegawai swasta, wiraswasta/ekonomi kreatif, PRT (Pekerja Rumah Tangga), pegawai negeri, guru, sedang tidak bekerja, honorer kantor, pelaku UMKM, petani/nelayan, tokoh masyarakat. Untuk buruh yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap 304 orang, status kontrak 276 orang dan status harian 94 orang.

Emma mengatakan hasil kuisioner peserta memiliki ragam status pekerjaan dampak Covid-19. Seperti ada  buruh yang masih tetap bekerja dengan upah penuh sebanyak 195  orang (28,9 persen). Status dirumahkan dengan upah tidak penuh jumlahnya 180 orang (26,7 persen), tetap bekerja dengan upah tidak penuh sebanyak 117 orang (17.4 persen).

“Untuk buruh yang terkena PHK tanpa pesangon 75 orang (11,1 persen), bekerja dari rumah dengan upah penuh 33 (4,9 persen), lalu bekerja dari rumah dengan upah tidak penuh 32 (4,7 persen) dan PHK dengan pesangon 26 orang (3,9 persen), terakhir dirumahkan dengan upah penuh 16 orang (2,4 persen,” ungkapnya.



Selama pandemi, K2N KSBSI juga mempertanyakan apakah  perusahaan menerapkan protokol pencegahan covid 19 ditempat kerja ditengah pandemi Covid-19, kuisioner pun memberikan respon bahwa penerapan physical pistancing (pembatasan secara fisik) sebanyak 426 orang menjawab hanya  63,2 persen.

 

Lalu asalah penerapan penggunaan wajib menggunakan masker saat bekerja, 528 orang diwawancarai  hasilnya 78,3 persen. Saat tidak melakukan pertemuan diatas jumlah 10 orang, 219 kuisioner menjawab jumlahnya 32,5 persen. Terakhir 25 orang diwawancarai masalah perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan hanya 3,7 persen,” pungkasnya.

 

“Nah, waktu perserta kuisioner  ditanya, apakah perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja penyebab utamanya Covid-19? sebanyak 370 orang menjawab iya. Namun 304 orang menjawab tidak,” ujarnya

Perempuan Ditengah Pandemi

Lalu bagaimana dampak buruh perempuan saat bekerja ditengah wabah Corona? Emma menjelaskan ada beberapa poin wawancara yang disampaikan. Diantaranya masalah hak terkait hak cuti hamil dan melahirkan sebanyak 444 orang hanya menjawab  65,9 persen. Masalah hak mendapatkan tunjangan melahirkan 222 orang menjawab hanya  32,9 persen.

 

Untuk hak cuti menstruasi 141 orang menjawab hanya 20,9 persen, tidak mendapatkan hak apapun 101 orang menjawab hanya 15 persen dan hak hak menyusui bayi, 83 orang menjawab hanya 12,3 persen,” ucapnya.

 

Sebagai status buruh perempuan, apakah sudah ada hak jaminan perlindungan dan kesehatan semasa masa kerja? untuk jaminan keamanan dan kesusilaan dari 347 orang yang diwawancara hasilnya hanya 51,5 persen. Jaminan tidak ada PHK dari perusahaan 159 orang menjawab hanya 23,6 persen. Bagi yang berusia 18 tahun  97 orang  menjawab hanya 14,4 persen.

 

Hak mendapatkan fasilitas antar-jemput kerja, 72 orang menjawab hanya 10,7 persen. Terakhir mendapatkan asupan makanan-minuman, dari 72 orang ditanya jawabannya hanya 10,7 persen. Waktu ditanya, apakah bantuan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk buruh sudah tepat sasaran? 363 orang menjawab mungkin. Lalu 212 orang menjawab tidak dan 99 orang menjawab sudah tepat sasaran.

 

“Termasuk hasil survei, sebanyak 59,3 persen buruh perempuan merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah dengan meliburkan sekolah akibat Covid-19,” ujarnya.

Selain itu, dampak Covid-19 juga memiliki dampak terhadap  ketidakadilan berbasis gender. Dari hasil Hasil survei yang dilakukan, diantaranya mengalami beban ganda sebesar 57,7 persen. Posisi peran perempuan menjadi lebih rendah sebanyak 9,9 persen. Penelantaran ekonomi sebesar 21,2 persen.

 

“Kekerasan fisik sebesar 1,8 persen, kekerasan seksual mencapai 1,6 persen, kekerasan psikis 2,1 persen,” terangnya.

 

Komisi Kesetaraan KSBSI juga mendapatkan rekomendasi dari kuisioner, bahwa 57 responden berharap dapat pendampingan advokasi atas masalah yang sedang dihadapi. 107 responden ingin mendapatkan pelatihan  isu-isu krusial termasuk gender dan 27 orang menginginkan mendapat pekerjaan kembali. Saat dipertegas apa yang paling diinginkan buruh perempuan saat pandemi berakhir ?

 

“Pada umumnya buruh perempuan butuh kepastian bekerja kembali setelah pandemi berlalu. Hasil jawaban dari kuisioner sebanyak 52,2 persen,” tutupnya. (A1)

Komentar