Negara Berkembang Harus Investasi 1,2 Triliun Dolar Untuk Perlindungan Sosial

Negara Berkembang Harus Investasi 1,2 Triliun Dolar Untuk Perlindungan Sosial

KSBSI.ORG: Berdasarkan hasil riset, Shahrashoub Razavi, Direktur Departemen Perlindungan Sosial International Labor Organization (ILO) mengatakan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada negara-negara berkembang. Karena mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan rantai kemiskinan. Untuk mengatasai masalah ini, pemerintah negara berkembang terpaksa harus menyiapkan anggaran antisipasi perlindungan sosial.

Baca juga:  ILO Gelar Kompetisi Media Global ke- 6 Tentang Pekerja Migran, Demo Masalah Pemblokiran Rekening, KSBSI Anggap Ketua PN Jakarta Pusat Pengecut, Ketum FPE KSBSI: Dampak Covid-19, Semakin Banyak Buruh ter-PHK di Sektor Batu Bara, DPC FSB GARTEKS Kota Medan Desak Polisi Jangan Diskriminasi Hukum Terhadap 2 Anggotanya ,

Untuk menjamin perlindungan sosial dan perawatan kesehatan 2020 negara-negara berkembang harus berinvestasi sekitar US $ 1,2 triliun atau rata-rata 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) PDB. Bahkan, pada awal wabah Corona negara berkembang mengalami peningkatan biaya perlindungan sosial sekitar 30 persen,  karena terjadi lock down,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

 

Ditengah pandemi Covid-19 belum tahu kapan berakhir, Shahrashoub Razavi menyampaikan situasi ini juga semakin memprihatinkan negara berpenghasilan rendah. Seperti di Asia Tengah dan Barat, Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Sebab rata-rata harus menghabiskan hampir 16 persen dari PDB mereka untuk memenuhi program perlindungan sosial atau sekitar US $ 80 miliar.

 

Saat ini, hanya 45 persen dari negara-negara maju yang mampu menjamin  tunjangan perlindungan sosial bagi warganya. Selebihnya, lebih dari 4 miliar orang-sama sekali tidak terlindungi. Bahkan, beberapa negara telah mencari sumber inovatif untuk meningkatkan ruang fiskal untuk memperluas perlindungan sosial.

 

Dalam bentuk pajak atas perdagangan perusahaan teknologi besar, perpajakan kesatuan perusahaan multinasional, pajak atas transaksi keuangan atau tiket pesawat. Dengan langkah-langkah penghematan yang sudah muncul bahkan dengan krisis yang sedang berlangsung, upaya ini lebih mendesak daripada sebelumnya.

 

ILO sendiri telah mendorong lembaga keuangan internasional telah memperkenalkan beberapa paket program bantuan untuk membantu pemerintah negara berkembang. Dalam upaya mengatasi berbagai efek krisis tetapi lebih banyak sumber daya diperlukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah,” tandasnya. (A1)

 

Komentar