Perpanjangan PSBB Jilid Dua di DKI Jakarta Bikin Buruh Makin Menderita

Dia juga membeberkan, telah melakukan koordinasi dengan sebelum memperpanjang status PSBB, sudah melakukan koordinasi dengan  pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam hal penanganan Covid-19.

“Berdasarkan data dan perkembangan terakhir, kasus Covid-19 di DKI Jakarta telah mulai terkendali dan mengalami penurunan. Tapi untuk daerah penyangga Bodetabek masih terbilang rawan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis kemarin (24/9).

Setelah diterapkan PSBB selama 12 hari, Anies mengatakan jumlah kasus Covid-19 memang masih ada.Tapi secara perlahan, semakin berkurang menjadi 12 persen atau 1.453 kasus. Untuk lebih menurunkan jumlah kasus wabah Corona, Pemvrov DKI pun akhirnya memutuskan PSBB kembali diperpanjang sampai 2 minggu lagi.

Alson Naibaho Ketua DPC Federasi Serikat Buruh KAMIPARHO Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KAMIPARHO KSBSI) DKI Jakarta berpendapat kebijakan Anies memperpanjang PSBB semakin menjadi polemic bagi buruh/pekerja yang bekerja di sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran dan hiburan.

Sebab, pada awal penerapan PSBB di DKI Jakarta saja, banyak buruh menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan. Sebenarnya setelah penerapan PSBB pertama sudah  selesai dan pemerintah pusat menerapkan kebijakan ‘New Normal’, serta penerapan protokol kesehatan, usaha bisnis di sektor pariwisata kembali menggeliat. Sebagian buruh yang bekerja di sektor ini pun kembali dipekerjakan.

“Namun ketika Anies Baswedan kembali menerapkan PSBB total jilid dua dan sekarang kembali memperpanjang, saya mengkuatirkan bisnis di sektor usaha pariwisata kembali ambruk dan akan menimbulkan kasus buruh ter-PHK dan dirumahkan,” ujarnya saat diwawancarai lewat seluler, Jumat, 25 September 2020.   

Contohnya, dia menjelaskan, pada umumnya sektor usaha perhotelan di DKI Jakarta selama ini sangat bergantung dengan lembaga/kementerian yang menggunakan ruangan dan kamar untuk acara rapat/meeting. Memang, PSBB yang diterapkan hari ini ada sedikit kelonggaran dan segala bentuk usaha pariwasata dibolehkan membuka usaha.

“Tapi kendalanya, pemerintah sendiri sedang menerapkan kerja di rumah (WFH) buat seluruh ASN. Jadi, otomatis, segala bentuk kegiatan pemerintah yang diadakan di hotel nyaris tidak ada. Nah sudah pasti, pendapatan usaha hotel pasti ikut berkurang,” jelasnya.

Tepatnya, Alson menegaskan bahwa perpanjangan PSBB adalah kebijakan yang tidak populis. Sebab, selama ini, langkah Pemprov DKI Jakarta hanya terlalu fokus mengatasi kasus Covid-19. Sementara, penanganan buruh terkena PHK dan dirumahkan masih minim. Termasuk program bantuan sosial untuk buruh yang ter-PHK dan dirumahkan dimasa pandemi masih banyak yang belum tepat sasaran. Bahkan, dia melihat saat penerapan PSBB, tingkat disiplinnya masih rendah, karena masih banyak terlihat kerumunan masyarakat.

“Saran saya PSBB sebaiknya tak usah diperpanjang. Jalankan saja penerapan new normal sambil mematuhi protokol kesehatan. Supaya perekonomian kota Jakarta kembali bangkit dan buruh bisa bekerja kembali,” lugasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa kerugian yang dialami mencapai Rp 85 triliun akibat dampak Covid-19. Sehingga, mau tidak mau banyak pengusaha melakukan penghematan uang dan pengurangan tenaga kerja.

PHRI menilai kebijakan efisiensi salah satu solusi kunci menyelamatkan 1,5 juta orang yang bekerja di hotel dan restoran agar bisa selamat dari ancaman PHK dan dirumahkan. Walau tak bisa dibantah, sebagian lainnya banyak yang terpaksa tidak bekerja untuk sementara ini. (A1)