KSBSI.ORG:Pada Kamis kemarin (5/11/20) Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah menerima perwakilan aktivis buruh dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) se-Jawa Tengah diruang kerjanya. Pertemuan itu, khusus membahas dunia perburuhan dan ketenagakerjaan ditengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Ribuan Buruh Kepung Kemnaker, Demo Menolak SE UMP 2021, Buruh GARTEKS Siap Demo di Kemnaker, Mendesak Pencabutan SE Penundaan UMP 2021, SE Menaker Tentang Penundaan UMP 2021 Merugikan Buruh Perempuan , Pembahasan Tim Tripartit Terkait Evaluasi RUU Cipta Kerja Akhirnya Rampung,
Toto Susilo Wakil Ketua Konsolidasi DPP FSB
GARTEKS KSBSI mengatakan saat bertemu dengan Ganjar Pranowo, organisasinya
menyampaikan apresiasi. Karena pemimpin Jawa Tengah itu berani membuat
kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, tidak mengikuti Surat Edaran (SE)
dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dimana isi SE itu menganjurkan
penundaan UMP tahun depan dengan alasan pandemi Covid-19 kepada semua gubernur
di Indonesia.
“Kami sangat mendukung kebijakan beliau
yang berani menaikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen, melampaui anjuran dari
Kemnaker,” ujarnya, saat dikonfirmasi lewat seluler, Kamis, 5 November 2020.
Kabarnya keputusan resmi masalah upah yang
telah ditetapkan, Ganjar Pranowo rencananya hendak digugat oleh Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah. Karena dianggap mengabaikan SE UMP 2020
yang diterbitkan Kemnaker. Karena itu, FSB GARTEKS KSBSI se-Jawa Tengah
menegaskan siap membela Ganjar Pranowo, kalau nantinya digugat.
“Kami akan melakukan perlawanan melalui
aturan tergugat intervensi,” ucap Toto yang juga Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten
Jepara.
Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengajak
perwakilan FSB GARTEKS KSBSI Jawa Tengah masuk tim perumusan masalah hubungan
industrial tentang dampak buruh dan perusahaan dampak Covid-19. FSB GARTEKS
KSBSI se- Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa sampai tahun ini belum ada
perwakilan pengurusnya duduk di perwakilan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan
tingkat provinsi.
“Beliau berjanji mengupayakannya supaya
kedepannya perwakilan kami bisa masuk di LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan
ditingkat provinsi,” jelasnya.
Sejauh ini, ia mengatakan kepemimpinan
Gubernur Jawa Tengah sangat membuka pintu terhadap aktivis buruh dan mau
membuka ruang dialog. Hal itu terbukti, Ganjar Pranowo juga mengajak
kawan-kawan serikat buruh/pekerja diwilayahnya untuk saling bersinergi.
“Kalau pun nanti ada persoalan buruh dengan
pengusaha di perusahaan karena dampak Covid-19, beliau mengatakan semuanya
harus diselesaikan secara transparan. Dan si pengusaha tidak boleh tertutup,”
jelasnya.(A1)
