KSBSI.ORG Dilansir dari Thomson Reuters Foundation, dunia sedang bersiap dalam mengkampanyekan pada 2021 ini adalah Tahun Internasional Penghapusan Pekerja Anak secara global ditengah pandemi Covid-19. Kampanye internasional itu juga menjadi resolusi 193 anggota negara yang bergabung di Majelis Umum PBB (UNGA). Dimana tujuannya untuk membangun kesadaran dan mengakhiri pekerja anak di seluruh dunia.
Baca juga: Program Pemagangan Kerja Masih Sering Disalahgunakan, Bagaimana Perlindungan Buruh Perempuan di Tahun 2021?,
Menurut data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada
2020, jumlah pekerja anak di seluruh dunia telah turun secara signifikan
menjadi 152 juta dari 246 juta anak. Namun, wabah Corona yang terjadi hari ini
menyebabkan diberbagai negara banyak anak-anak kembali di eksploitasi sebegai
pekerja. Karena itu, ILO pun ikut mengkampanyekan memerangi praktik pekerja
anak sampai 2025 nanti.
Intinya, dimasa pandemi, anak-anak yang di eksploitasi
mengalami jam kerja yang lebih lama dari
sebelumnya. Bahkan kondisinya jauh lebih buruk. Disisi lain, mereka yang
menjadi korban pun memang dipaksa oleh keluarganya. Dengan alasan untuk
bertahan hidup karena orag tuanya telah kehilangan kerja sehingga terjadi
penurunan ekonomi. Thomson Reuters Foundation menyerukan kepada semua
organisasi anti pekerja anak harus bisa mewujudkan agenda ini selama satu tahun
menjadi tindakan nyata.
Cornelius Williams Direktur Asosiasi Perlindungan Anak-UNICEF
mengatakan dampak Covid-19 mengakibatkan anak-anak sangat rentan dieksploitasi.
Termasuk dipaksa menjadi pekerja anak. Hal ini seharusnya menjadi tanda
peringatan bagi setiap pemimpin negara pemerintah dan PBB untuk memprioritaskan
penghapusan pekerja anak.
UNICEF menyerukan agar semua negara memberikan perlindungan
sosial yang lebih komprehensif kepada masyarakatnya. Lalu memberikan akses
promosi pekerjaan layak untuk orang dewasa. Supaya langkah-langkah tersebut bisa mengembalikan
anak-anak ke sekolah. Serta meningkatkan investasi dalam layanan sosial, dan
lebih banyak sumber daya untuk pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum.
Davis Westlake dari Misi Keadilan Internasional Inggris menyampaikan
untuk mewujudkan penghapusan pekerja
anak harus didukung oleh setiap pemimpin negara. Dan harus ada
payung perlindungan hukum yang tegas dalam melindungi anak-anak.
Dia berharap deklarasi UNGA bisa mengarah pada investasi yang
lebih besar oleh pemerintah nasional, negara donor, dan organisasi
internasional dalam meningkatkan kapasitas negara-negara di seluruh dunia.
Untuk menyelidiki dan menekan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap
anak-anak. Serta meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeksploitasi anak.
Hal senada juga disampaika Victor Sande Aneiros penulis dari
Child Rights Internasional (CRIN). Ia menerangkan agenda penghapusan terhadap
pekerja anak sangat dibutuhkan komitmen dari semua pihak elemen masyarakat
dunia. pihaknya ingin melihat diberantasnya semua pekerjaan paksa, eksploitatif
dan berbahaya yang dilakukan oleh siapa pun dari segala usia. Namun, bagi
anak-anak dan remaja yang bekerja dalam kapasitas tidak kerja paksa dan
membahayakan dia mengatakan supaya
pekerjaan mereka diakui dan diberikan hak dan perlindungan hukum.
“Serikat pekerja anak telah bertahun-tahun menyerukan agar hak
dan perlindungan pekerja diberikan kepada mereka. Kami juga ingin melihat
anggota serikat pekerja anak diundang ke konferensi global tentang apa yang
disebut pekerja anak,” jelasnya. (A1)
