Dimasa Pandemi, Buruh Jangan Hanya Diberi Kail

“Namun jutaan buruh termasuk ikut menderita. Mereka menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan serta sebagian besar upahnya mengalami penurunan, karena ada kebijakan pengurungan jam kerja dari perusahaan,” ujarnya, waktu diwawancarai, di Cipinang Muara, Jakarta Timur, Senin  (18/1/21).

Ia juga menyarankan pemerintah ikut memprioritaskan buruh dalam program vaksinasi Covid-19, supaya bisa kembali normal bekerja untuk mendukung program pemulihan ekonomi.  Sebab, salah satu penyebab buruh mengalami penurunan upah, karena sering diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Besar-Besaran (PSBB).

“Salah satunya sekarang ini kembali diberlakukan PSBB dari Pulau Jawa sampai Bali,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini sangat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Karena salah satu kebijakan PSBB mengurangi jam kerja buruh. Sehingga omset keuntungan, seperti di sektor perusahaan ritel kembali lesu dan dampaknya bisa terjadi PHK massal atau upah buruh dikurangi.

“Saya berharap, pemerintah harus bisa memberikan solusi alternatif terkait dampak PSBB pada buruh. Karena pandemi ini, buruh telah banyak menjadi korban kehilangan pekerjaan, upahnya berkurang jauh,” ungkapnya. 

Oleh sebab itu, Bambang berharap, kalau pemerintah tahun ini fokus pemulihan ekonomi, sebaiknya memiliki konsep jelas. Jadi tidak sekadar program formalitas. Contohnya, pemerintah saat ini sedang menggelontorkan dana tidak sedikit untuk program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi buruh terdampak pandemi. Bambang menilai program itu bagus, namun jangan bersifat asal jadi.

Dia beralasan, karakter buruh hanya bekerja dan kewajibannya saat bekerja selama bertahun-tahun. Dan mereka minim mempunyai keahlian wirausaha. Artinya, kalau pemerintah mendadak menawarkan program UMKM sebagai solusi lapangan kerja baru, dirinya merasa khawatir. Sebab, saat dana itu diberikan dan mereka tidak memiliki keahlian menjalankan bisnisnya tentu bisa menjadi sia-sia.

“Kalau ingin memberikan dana ada baiknya diseleksi dan dibuat dahulu pelatihan usaha kepada peserta buruh yang ikut program UMKM. Artinya, buruh jangan hanya diberikan kail saja, tapi harus diberikan umpan juga. Termasuk hati-hati menggelontorkan dana UMKM, agar tidak terjadi penyimpangan anggaran,” tegasnya.

Selain itu, Bambang menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi menghidupkan Balai Latihan Kerja dari DKI Jakarta sampai tingkat kabupaten/kota Dia menerangkan, pemerintah selama ini masih sangat minim mensosialisasikan manfaat BLK ditengah masyarakat.

Jadi tak heran, sampai hari ini masyarakat masih minim mengetahui manfaat ikut program BLK. Padahal kalau masyarakat ikut pelatihan dan setelah itu mendapatkan sertifikat resmi, Bambang mengatakan nilai jual mereka akan tinggi ketika bekerja di perusahaan. 

“Kami berharap pemerintah harus lebih intens melakukan program BLK dengan merangkul serikat buruh untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) setelah pandemi Covid-19 usai nanti,” tutupnya. (A1)