Dimasa Pandemi, Kemenaker Terbitkan Peraturan Upah Padat Karya Tertentu Dimasa Pandemi

Adapun maksud Permenaker ini diantaranya:

Pasal 1, dijelaskan

1.  Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Atau pemberi kerja kepada yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk tunjangan bagi buruh/pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah akan dilakukan.

 2.     Buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dan poin ke 3 yang dimaksud pengusaha adalah: A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan miliksendiri, B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badanhukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Untuk poin 4, Perusahaan adalah:

 A. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atautidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun milik negara yangmemperkeijakan Pekeija/Buruh denganmembayar Upah atau imbalan dalam bentuk laiin;b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yangmempunyai pengurus dan memperkeijakan oranglain dengan membayar Upah atau imbalan dalambentuk lain.

B. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yangmempunyai pengurus dan memperkeijakan oranglain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

 Untuk Pasal 2, dijelaskan Permenaker ini bertujuan memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja buruh/pekerja. Serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.

 Perusahaan adalah:

 A.    Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atautidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan hukum, baik milikswasta maupun milik negara yangmemperkeijakan Pekeija/Buruh denganmembayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain

B.   Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yangmempunyai pengurus dan memperkeijakan oranglain dengan membayar Upah atau imbalan dalambentuk lain.Pasal 2Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikanpelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekeijaPekeija/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha padaindustri padat kaiya tertentu selama pemulihan ekonominasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

Pasal 3 dijelaskan,

1. Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki kriteria:

A.     Buruh/pekerja paling sedikit 200 (dua ratus)orang; dan

B.     Persentase biaya tenaga keija dalam biayaproduksi paling sedikit sebesar 15 persen

2. Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

A.     Industri makanan, minuman, dan tembakau;

B.     Industri tekstil dan pakaian jadi;

C.     Industri kulit dan barang kulit

D.    Industri alas kaki

E.     Industri makanan anak

F.     Industri Funitur

Pasal 4 dijelaskan,

1. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenaipelaksanaan pengupahan pada industri padat karyatertentu dalam masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan produktivitas, serta untu mewujudkan pelindungan buruh/pekerja dan kelangsungan usaha.

2.     Ruang lingkup pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi Covid-19 meliputi:

A.     Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19;

B.     Penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah; dan

C.     Mekanisme kesepakatan.

Pasal 5 dijelaskan,

1.     Perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 merupakan perusahaan industri padat karya tertentu yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakanpemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19

2.  Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengakibatkan sebagian atau seluruh buruh/pekerja tidak masuk bekerja dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar upah.

Pasal 6 dijelaskan,

1.     Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yangterdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dancara pembayaran upah buruh/pekerja

2.     Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dllakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusahadengan buruh/pekerja.

Pasal 7 dijelaskan

1. Kesepakatan pengusaha dan buruh/pekerja dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

2.     Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat:

A.     Besaran Upah;

B.     Cara pembayaran Upah; dan

C.     Jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021.

3.     Pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada buruh/pekerja

Pasal 8 dijelaskan

1.   Besaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf a tidak berlaku sebagai dasarperhitungan iuran dan manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak Iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.     Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak Pekeija/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menggunakan nilai Upah sebelum penyesuaianUpah berdasarkan kesepakatan.

Pasal 9 dijelaskan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. (RedKB/A1)