Pemerintah Akan Menurunkan Tingkat Kesenjangan Kesetaraan Gender

Pemerintah Akan Menurunkan Tingkat Kesenjangan Kesetaraan Gender

KSBSI.OR, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung capaian Brisbane Target, yaitu komitmen para pimpinan Negara G20 untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja hingga mencapai 25 persen pada 2025 nanti.

Baca juga:  ITUC: Kondisi Myanmar Myanmar Kembali ke Zaman Kelam,

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi yang juga selaku Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Co-Chair pada pertemuan virtual G20 Employment Working Group (EWG) pertama pada Senin sampai Rabu (15-17 Februari 2021).

 

Dia menjelaskan bahwa  tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja Indonesia telah mencapai 29,28 persen pada tahun 2020. Untuk itu, pada forum tersebut ia meminta dukungan berupa kemudahan akses dan kemudahan mobilitas untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, pembinaan kewirausahaan, perlindungan sosial yang mencukupi, serta lingkungan kerja yang kondusif bagi kelompok ‘bukan angkatan kerja’, khususnya mereka yang mengurus rumah tangga.

 

"Dukungan tersebut pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki, dan dapat menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja," ungkapnya.

 

Dalam pencapaian Brisbane Target, Indonesia optimis mencapai angka 25 persen untuk tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja tahun 2025. Selain itu, Indonesia sangat mengapresiasi dan mendukung tema isu yang diangkat oleh Presidensi Italia terkait Perlindungan Sosial. Menurutnya, perlindungan sosial sangat penting karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa pandemi.

 

Ia menyatakan, bantuan kesehatan dan peningkatan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan merupakan langkah prioritas yang akan diambil Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan sosial, khususnya pada masa pandemi.

 

Hal lain yang ia kemukakan pada forum tersebut terkait perlindungan sosial, adalah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia mengatakan, UU tersebut memberikan reformasi bagi implementasi program perlindungan sosial dan juga dukungan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

 

Pada pertemuan EWG pertama kali ini, selain dihadiri seluruh Negara anggota G20, juga dihadiri beberapa negara observer (pengamat) seperti Spanyol, Singapura, Rwanda, Brunei Darussalam, Kongo, dan Nepal. Mereka hadir untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pandangan dan pengalaman nasional mereka terhadap pembahasan isu ketenagakerjaan yang diangkat oleh Presidensi Italia.

 

Pertemuan EWG ini bertujuan untuk membahas isu ketenagakerjaan yang terkait dengan kesenjangan gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja. Sedangkan isu ketenagakerjaan lain mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam dunia kerja akan dibahas pada EWG ke-dua yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun ini. (A1)

 

 

Komentar