Presiden KSBSI: Dukung Perjuangan Masyakarat Myanmar, Lawan Rezim Militer

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI mengatakan bahwa pada umumnya negara yang dikuasai rezim militer sangat identik pembajakan demokrasi. Padahal, bagi masyarakat sipil, demokrasi adalah alat membangun peradaban untuk melahirkan kebijakan dan kepemimpinan yang baik.

“Aksi KSBSI hari ini demo di Kedubes Myanmar adalah bagian solidaritas kemanusiaan. Nah, Indonesia sendiri sendiri pernah mengalami pemerintahan militer yang diktator selama 32 tahun pada masa orde baru (Orba). Termasuk KSBSI pun ikut mengalami korban kekejaman kediktatoran itu,” ucapnya, saat melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/21).

Ia juga menerangkan KSBSI tetap mendukung gerakan aktivis serikat buruh/pekerja, mahasiswa, jurnalis dan masyarakat sipil Myanmar yang telah berani menyuarakan hak demokrasinya melawan rezim militer. Disatu sisi, Elly menyampaikan duka mendalam. Pasalnya lebih dari dari 50 orang telah tewas. Ribuan lainnya terluka dan sebagiannya lagi ditangkap saat melakukan sikap protes. 

KSBSI juga sudah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Kedubes Myanmar dan PBB untuk mendesak menghentikan segala aksi kekerasan militer Myanmar dibawah komando Jenderal Aung Hlaing. Sebab, sampai hari ini korban masyarakat sipil masih terus berjatuhan. Diantaranya, perempuan dan anak-anak paling berdampak terhadap kudeta militer ini.

“Kami meminta pemerintah RI segera bersikap untuk mendesak Jenderal Aung Hlaing segera mengakhiri ambisi politiknya. Karena aksi represif aparat militer ini telah menyiksa masa depan masyarakat Myanmar yang memang menginginkan demokrasi sebagai jalan perubahan,” tegasnya.

Setelah hampir dua jam melakukan orasi, pihak Kedubes Myanmar tidak ada yang terlihat untuk menerima perwakilan KSBSI. Berdasarkan informasi, aktivitas kantor duta besar ini sengaja tidak beraktivitas, akibat situasi politik yang kian memanas di negara itu. KSBSI menegaskan, akan kembali melakukan aksi demo dan menggalang kekuatan massa yang lebih banyak.

“Kami akan ikut menjadi bagian dari solidaritas serikat buruh/pekerja lintas negara untuk menolak dan memboikot pemerintahan militer di Myanmar,” tandasnya. 

Ada beberapa tuntutan KSBSI terhadap pemerintah militer Myanmar, diantaranya:

- Mengutuk kudeta di Myanmar dan meminta Kedutaan Myanmar di Jakarta melakukan upaya kemanusiaan menolak semua upaya militer untuk berkuasa secara paksa, menolak semua tindakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan.

- Kedutaaan Myanmar harus  ikut mendukung kepatuhan terhadap kebebasan berserikat, perlindungan para pemrotes, penghormatan atas hak untuk berkumpul secara damai dan protes serta hak untuk berpendapat, berekspresi. dan pidato, termasuk ketergantungan pada platform teknologi informasi.

- Mengupayakan dan memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan baik dari badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional serta untuk mendukung kerja Organisasi Masyarakat Sipil independen di Myanmar.

- Menahan semua proses lobi atau kerjasama semua perusahaan yang dipekerjakan oleh militer Myanmar yang berproses melalui Kedutaan Myanmar di Jakarta.

- Mendukung dan membantu semua pengungsi dari penganiayaan militer Myanmar.

- Melindungi semua staf dan pekerja  diplomatik di Indonesia dan Myanmar.

- Berkaitan dengan hal tersebut, KSBSI menghimbau agar pemerintah Indonesia melakukan langkah yang diperlukan untuk mengambil bagian dalam mengakhiri pelanggaran HAM di Myanmar, termasuk menutup Kedutaan Myanmar di Jakarta-apabila mendukung dan berdiri bersama penguasa militer saat ini. Indonesia harus membuktikan kepada dunia juga bahwa kita berada digaris depan untuk membela penderitaan rakyat di seluruh dunia khususnya Myanmar saat ini dan juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada para pekerja yang memprotes kudeta. Untuk itu Indonesia melalui Kemenlu harus melanjutkan upaya memfasilitasi perdamaian di Myanmar sebagaimana telah di mulai di Thailand, minggu lalu. (A1)