Sudahi Saling Menyalahkan, Utamakan Dialog Sosial Mengantisipasi Ancaman PHK Jilid Dua

Sudahi Saling Menyalahkan, Utamakan Dialog Sosial Mengantisipasi Ancaman PHK Jilid Dua

Carlos Rajagukguk Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan aneka Industri (DPP FSB NIKEUBA)

KSBSI.ORG, Garut - Carlos Rajagukguk Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan aneka Industri (DPP FSB NIKEUBA) mengatakan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi tahun ini berdampak ke semua sektor. Termasuk di dunia ketenagakerjaan. Ia berharap, pandemi yang sedang terjadi bisa disikapi dengan kepala dingin.

Baca juga:  Kebijakan Program Vaksinasi Berbayar ‘Gotong Royong’ Dinilai Tidak Tepat , Sekjen KSBSI: Buruh Harus Siap Hadapi Transisi Revolusi Industri 4.0,

“Dampak Covid-19 sangat berdampak pada buruh. Karena menyebabkan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), buruh dirumahkan serta terjadi pengurangan jam kerja sehingga upah berkurang. Bahkan anggota kami pada tahun lalu, banyak juga terkena dampaknya,” ucapnya saat diwawancarai melalui seluler, Selasa (20/7/21).         

Sarannya, ditengah pemerintah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menghentikan penyebaran virus Corona, pengusaha tidak langsung melakukan PHK. Kalau perusahaan membuat kebijakan pengurangan jumlah pekerja, karena alasan krisis keuangan, sebaiknya upayakan dulu berdialog dengan perwakilan serikat buruh untuk mencari solusi.

“Saya berharap buruh tidak langsung di PHK. Tapi ada baiknya perusahaan membuat kebijakan pengurangan jam kerja kepada buruh, walau langkah pahitnya upahnya berkurang. Karena ditengah masa sulit pandemi ini, mereka memang  tak ingin kehilangan pekerjaan,” terangnya.

Kepada pemerintah, Carlos berharap supaya intens mengajak perwakilan serikat buruh/pekerja melakukan dialog. Pasalnya, tahun lalu lebih dari 3 juta buruh kehilangan pekerjaan dampak dari Covid-19. Dan sampai sekarang belum ada solusi kongkrit dari pemerintah agar buruh mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Saya khawatir gelombang kedua Covid-19 ini bisa terjadi lagi PHK besar-besaran dan semoga tidak terjadi. Cukup tahun lalu saja,” ungkapnya.         

Semua memang dalam kesulitan. Karena itulah, dia berhararap perwakilan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh menjalankan dialog sosial. Semua harus bisa duduk bersama dan menyelesaikan dengan kepala yang dingin. Tidak perlu lagi berdebat panjang kalau ujung-ujungnya tak ada solusi dan buruh semakin banyak ter-PHK.

“Sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada upaya mengatasi ledakan kasus PHK, tapi saya nilai belum terlalu optimal,” terangnya.

Selain itu perlindungan kesehatan dan jaminan sosial kepada buruh ditengah Covid-19 harus ada kepastian. Sebab, pemerintah dinilainya lemah mengawasi penyebaran virus berbahaya ini dilingkungan pekerjaan. Ada beberapa sektor pekerjaan, yang berpotensi penyebaran Covid-19. Tapi  buruhnya masih leluasa bekerja di pabrik, tanpa ada pengawasan ketat dari pemerintah.

“Kalau alasan pemerintah kekurangan tim pengawasan, saya nilai ini sangat berbahaya. Penyebaran virus ini sulit dihentikan dan semakin banyak yang terpapar, termasuk keluarga dan teman-teman dilingkungannya. Bahkan, ada buruh terpaksa bekerja dalam keadaan sakit demi menafkahi keluarganya serta takut kena PHK,” ungkap Carlos.  

Carlos menegaskan saling bersinergi itu sangat penting menghadapi pandemi yang belum tahu kapan segera berakhir. Misalnya kalau serikat buruh tahu ada anggotanya terpapar Covid-19 di perusahaan dan melaporkannya, pihak pengawas ketenagakerjaan pemerintah harus bergerak cepat bertindak. Jadi, yang dibutuhkan saat ini memang harus ada komitmen bersama mengatasi Covid-19.

“Salah satunya terus bersama-sama melakukan kampanye protokol kesehatan (Prokes) ketat dilingkungan kerja. Kalau ada perusahaan tidak menjalankan Prokes secara disiplin harus ada sanksi tegas,” lugasnya.

Terakhir, dia menyarankan win-win solution (jalan tengah) melalui dialog sosial merupakan langkah bijak yang harus dijalankan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh. Sebab, dampak Covid-19 membuat semuanya terpuruk. “Jadi tidak perlu lagi saling menyalahkan. Solusi tidak merugikan sepihak yang kita butuhkan dimasa sulit ini,” tandasnya. (A1) 

Komentar