"Jumlah warga yang mau divaksin tahap pertama dengan tahap kedua dibanding dengan jumlah vaksin yang akan disuntikan tidak berimbang."
Baca juga: KSBSI Minta Pemerintah dan Dewan Buat Rule Model Prokes Covid P2K3,
KSBSI.org, JAKARTA - Juandi Hutauruk, Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) Provinsi Riau mengatakan sudah saatnya pemerintah mengevaluasi penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
Meski ia memahami, penerapan PPKM berdasarkan zona yang ditandai dengan zona merah, hijau dan kuning itu, dipahami berdasarkan jumlah pasien yang terpapar.
"PPKM di Pekan Baru masih tetap diterapkan dengan status Level 4. Kalau kita samakan dengan penyakit, stadium 4. Kalau dia kanker, berarti harus disinar atau di kemoterapi, berefek pada kematian." kata Juandi saat diskusi daring bersama Anggota Dewan DPRD DKI di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Menurut dia, secara fakta di lapangan banyak yang meninggal dunia, termasuk para buruh dan pengusaha. Namun secara khusus di Pekanbaru, menurut Juandi grafiknya sudah membaik.
Ia berharap, parleman bisa menyampaikan sudah saatnya penerapan PPKM dievaluasi kembali di setiap wilayah, termasuk di Pekanbaru, Riau. Dengan grafik Covid yang sudah menurun, PPKM level 4 di Pekanbaru sudah seharusnya di evaluasi kembali.
"Pertama, di Pekanbaru sendiri saya melihat, grafiknya sudah mengarah pada keadaan yang lebih baik, tetapi statusnya masih level 4. Itu sangat berdampak pada teman-teman buruh karena operasional perusahaan juga terhenti sebagian," kata dia.
Selain itu, ia juga mengkritisi sikap arogansi yang ditunjukan aparat saat beroperasi dalam penerapan PPKM. Menurutnya, saat beroperasi banyak aparat justru melakukan kerumunan.
"Masyarakat dilarang berkerumun, malah mereka yang berkerumun," kata Juandi.
Dari sejumlah persoalan yang mengindikasikan perlunya evaluasi penerapan PPKM, selain dampak PHK Massal, buruh dirumahkan tanpa upah atau buruh yang upahnya dikurangi, juga ada persoalan lainnya.
Banyak orang-orang muda yang sudah mulai menolak penerapan PPKM. "Kami melihat, tahapan evaluasi-evaluasi sudah harus dilakukan. Apakah levelnya masih berstatus level 4 atau bisa diturunkan," imbuhnya.
Daerah yang diterapkan PPKM level 4, jika grafiknya sudah menurun, seharusnya juga diturunkan penerapan level PPKM-nya.
"Karena kalau berkepanjangan terus, ini juga sangat berdampak. Emosional (masyarakat) juga naik terus setinggi-setingginya." sebut Juandi.
Selain arogansi dan dampak PPKM pada pemulihan ekonomi, juga ada persoalan lainnya yang dikemukakan Korwil KSBSI Riau ini, terutama soal program Vaksinasi Serentak.
vaksinasi yang digadang pemerintah sebagai solusi pemulihan ekonomi di tengah lonjakan covid, ternyata masih terseok-seok di tengah penerapan PPKM yang begitu ketat. Sebabnya adalah jumlah ketersediaan dosis vaksin yang disebut-sebut terbatas.
"Jumlah warga yang mau divaksin tahap pertama dengan tahap kedua dibanding dengan jumlah vaksin yang akan disuntikan tidak berimbang." kata Juandi.
"Kita tidak tau dimana persoalannya," tandasnya. [REDKBB]