Sambut Baik Pembangunan Smelter Freeport Gresik, Ini Saran Serikat Buruh FPE Untuk Pemerintah

  Sambut Baik Pembangunan Smelter Freeport Gresik, Ini Saran Serikat Buruh FPE Untuk Pemerintah

Riswan Lubis:Ketua Umum DPP FPE KSBSI

KSBSI.org, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meresmikan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik Jawa Timur, pada Selasa lalu (12/10/2021). Jokowi mengatakan smelter yang dibangun ini sejarah baru Indonesia. Selama proses pembangunan kontruksi pabrik dibutuhkan 40 ribu tenaga kerja. Dan nantinya menjadi smelter terbesar di dunia, karena mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga setiap tahunnya.

Baca juga:  Beredar Wacana, Upah Buruh Sektor TGSL Sebaiknya Skala Nasional ,

Riswan Lubis Ketua Umum DPP Pusat Federasi Pertambangan Energi (DPP FPE) afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ikut menyambut baik atas dibangunnya smelter Freeprot di Kabupaten Gresik. Apalagi, dampak pandemi Covid-19, jutaan buruh telah kehilangan pekerjaan.

“Jadi dengan adanya pembangunan smelter Pt. Freeport di Gresik, saya pikir sangat membantu buruh bisa bekerja lagi, karena bisa membuka lapangan kerja sebanyak 40 ribu orang,” ucap Riswan, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Jumat (15/10/2021).

Tapi Riswan mengingatkan, kalau smelter PT. Freeport di Gresik, ketika  sedang berjalan dan selesai, sebaiknya pekerja di perusahaan tersebut harus didominasi pekerja Indonesia. Karena pemerintah sudah menguasai saham P. Freeport sebanyak 51 persen, melalui PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Pihaknya tak mau lagi mendengar kalau pekerja di smelter Pt. Freeport di Gresik masih banyak Tenaga Kerja Asing (TKA). Seperti gaya tipu-tipu yang selama ini banyak dilakukan perusahaan tambang dari Cina yang ada di Indonesia. Karena nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial yang tajam antara pekerja lokal dan TKA.  

“Untuk saat ini dia yakin, pemerintah akan mempriortitaskan tenaga kerja lokal untuk pembangunan smelter Pt. Freeport di Gresik. Kalau pun dibutuhkanTKA, sebaiknya cukup tenaga ahli saja seperti di PT. Freeport Timika Papua,” ujarnya.

Sejauh ini pekerja di PT. Freeport yang ada di Papua, masalah upahnya sudah layak diberikan perusahaan. Termasuk kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan perwakilan Pengurus Komisariat (PK) FPE dengan manajemen perusahaan terbilang menguntungkan kedua belah pihak.

“Hubungan komunikasi sosial dialog kami sampai tingkat pusat perusahaan yang di Jakarta juga terjalin baik. Contohnya, pada saat membuat PKB tahun lalu, kami masih tetap dimintai pendapat. Seperti, memberikan saran cuti melahirkan 14 minggu bagi pekerja perempuan dan pihak perusahaan menyetujuinya,” ungkapnya.

Upah memang prioritas utama bagi  buruh. Namun ia menegaskan bahwa buruh jangan hanya memperjuangkan upah saja, tapi kesejahteraannya juga wajib diperjuangkan. Pengurus FPE di PT. Freeport Papua sendiri telah berhasil memperjuangkan kerja sama  dengan perusahaan  dalam program subsidi pembangunan rumah untuk buruh. 

“Kami juga sedang berencana memperjuangkan program pendidikan bagi anak-anak buruh yang sedang sekolah atau kuliah,” jelasnya.

FPE juga berkeinginan setelah smelter PT. Freeport di Gresik selesai dibangun, telah menyiapkan rencana akan membuka perwakilan serikat buruhnya. “Harapan kami kedepan memang bisa membuka perwakilan FPE disana. Tujuannya untuk menciptakan sosial dialog dengan perusahaan dan memperjuangkan hak kesejahteraan buruh,” tutupnya. (A1) 

Komentar