Sekjen ITUC Desak IMF Untuk Penghapusan Utang Negara dan Memihak Kondisi Pekerjaan Layak

Sekjen ITUC Desak IMF Untuk Penghapusan Utang Negara dan Memihak Kondisi Pekerjaan Layak

.

KSBSI.org, Para pemimpin kepala negara akan melakukan pertemuan International Monetary Fund (IMF) dalam waktu dekat ini. Agenda tersebut akan membahas perkembangan situasi ekonomi global. Kemudian membahas dampak dan pertumbuhan lapangan dimasa pandemi Covid-19. Serta pendistribusian vaksin secara merata, khususnya di negara-negara miskin yang banyak menjadi korban wabah virus Corona.

Baca juga:  Momen Peringatan Hari Pekerjaan Layak Sedunia, Aktivis Buruh Kirimkan Petisi Isu Perubahan Iklim ke Menaker , Aktivis Serikat Buruh/Pekerja Desak Pemerintah Fokus Ancaman Perubahan Iklim di Sektor Ketenagakerjaan ,

    

Menjelang pertemuan itu, dikabarkan IMF memperpanjang pembatalan beberapa pembayaran pinjaman negara. Lalu mengambil langkah penting dengan mengalokasikan $ 650 miliar dalam Hak Penarikan Khusus (SDR) aset cadangan internasional. Alokasi anggaran ini telah menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan serta membebaskan sumber daya untuk respon krisis di negara berkembang.

 

Manfaatnya dapat dimaksimalkan dengan realokasi SDR dari negara-negara berpenghasilan tinggi ke negara-negara berkembang yang sedang terpuruk. Para  kepala negara dan IMF sepakat membentuk Dana Perwalian Ketahanan dan Keberlanjutan. Serta meningkatkan pendanaan untuk vaksin sebesar $ 8 miliar untuk program perlindungan sosial dan pekerjaan.

 

Sharan Burrow Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau The International Trade Union Confederation (ITUC) mendesak IMF melakukan penghapusan utang dan pemerataan vaksinasi kepada negara berkembang dimasa pandemi Covid-19. “IMF harus mengambil keputusan tegas untuk mencapai perlindungan sosial universal dan menciptakan lapangan kerja dalam transisi menuju ekonomi global yang ramah iklim,” ucapnya beberapa waktu lalu dalam keterangan tertulis di website resmi ITUC.    

 

Lanjutnya, untuk mengatasi pengentasan kemiskinan global, pendekatan Bank Dunia terhadap perlindungan sosial dan pekerjaan harus selaras dengan standar internasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua institusi harus dengan jelas melihat pekerjaan yang layak dan penuh sebagai panduan untuk semua kebijakan.

 

Karena itulah, gerakan buruh global mengusulkan langkah komprehensif bagi lembaga keuangan internasional untuk mendukung pemulihan dan transisi yang adil. Termasuk termasuk mempercepat produksi dan distribusi vaksin dan menempatkan dialog sosial dan hak-hak buruh di pusat aksi iklim.

 

“Dan menyerukan penghapusan biaya tambahan pada pinjaman IMF, yang menempatkan beban yang tidak adil pada negara-negara dalam krisis,” ujarnya.

 

 

Standar ketenagakerjaan Bank Dunia dan cabang sektor swastanya, IFC, adalah cara penting yang dijanjikan lembaga tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja atas pinjaman. Namun, itu tidak bertindak selama lebih dari setahun setelah para pemimpin serikat pekerja di Sheraton Grand Conakry yang didanai IFC dipecat sebagai pembalasan karena membentuk serikat pekerja.

 

Dalam respon pandemi, Bank telah meningkatkan penggunaan Pinjaman Kebijakan Pembangunan. Pinjaman ini memberikan uang kepada pemerintah jika mereka melakukan reformasi kebijakan dan tidak tunduk pada perlindungan tenaga kerja.

 

Pihaknya menyerukan kepada lembaga keuangan internasional untuk mempromosikan dan menghormati standar perburuhan internasional dan dipandu oleh SDG 8 di semua operasi. Lembaga-lembaga tersebut harus segera mengambil langkah-langkah ke arah ini.  Termasuk Kelompok Bank Dunia memperkuat pelaksanaan upaya perlindungan dan memeriksa bahwa semua Pinjaman Kebijakan Pembangunan sejalan dengan konvensi ILO.

 

“Dana tersebut dapat mengadopsi prosedur pinjaman dan saran kebijakan yang memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar buruh, termasuk perundingan bersama, dan secara sistematis mengatasi ketidaksetaraan. Kedua institusi harus memperbarui strategi mereka pada pertumbuhan inklusif, pekerjaan, dan perlindungan sosial untuk memenuhi momen,” jelas Sharan Burrow. (A1)

 

Komentar