KSBSI.org, Para pemimpin kepala negara akan melakukan pertemuan International Monetary Fund (IMF) dalam waktu dekat ini. Agenda tersebut akan membahas perkembangan situasi ekonomi global. Kemudian membahas dampak dan pertumbuhan lapangan dimasa pandemi Covid-19. Serta pendistribusian vaksin secara merata, khususnya di negara-negara miskin yang banyak menjadi korban wabah virus Corona.
Baca juga: Momen Peringatan Hari Pekerjaan Layak Sedunia, Aktivis Buruh Kirimkan Petisi Isu Perubahan Iklim ke Menaker , Aktivis Serikat Buruh/Pekerja Desak Pemerintah Fokus Ancaman Perubahan Iklim di Sektor Ketenagakerjaan ,
Menjelang pertemuan itu, dikabarkan IMF memperpanjang pembatalan beberapa pembayaran
pinjaman negara. Lalu mengambil langkah penting dengan
mengalokasikan $ 650 miliar dalam Hak Penarikan Khusus (SDR)
aset cadangan internasional. Alokasi
anggaran ini
telah menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan serta membebaskan
sumber daya untuk respon krisis di negara berkembang.
Manfaatnya dapat
dimaksimalkan dengan realokasi SDR dari negara-negara berpenghasilan tinggi ke
negara-negara berkembang yang sedang terpuruk. Para kepala negara dan IMF sepakat
membentuk Dana Perwalian Ketahanan dan Keberlanjutan. Serta meningkatkan
pendanaan untuk vaksin sebesar $ 8 miliar untuk program perlindungan sosial dan pekerjaan.
Sharan Burrow Sekretaris
Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau The International
Trade Union Confederation (ITUC) mendesak IMF melakukan penghapusan utang dan
pemerataan vaksinasi kepada negara berkembang dimasa pandemi Covid-19. “IMF
harus mengambil keputusan tegas untuk mencapai perlindungan sosial universal dan
menciptakan lapangan kerja dalam transisi menuju ekonomi global yang ramah iklim,” ucapnya beberapa waktu lalu dalam keterangan
tertulis di website resmi ITUC.
Lanjutnya, untuk mengatasi pengentasan
kemiskinan global, pendekatan Bank Dunia terhadap
perlindungan sosial dan pekerjaan harus selaras dengan standar internasional
dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua institusi harus dengan jelas
melihat pekerjaan yang layak dan penuh sebagai panduan untuk semua kebijakan.
Karena itulah, gerakan buruh global
mengusulkan langkah
komprehensif bagi lembaga keuangan internasional untuk mendukung pemulihan dan
transisi yang adil. Termasuk termasuk mempercepat
produksi dan distribusi vaksin dan menempatkan dialog sosial dan hak-hak buruh
di pusat aksi iklim.
“Dan menyerukan
penghapusan biaya tambahan pada pinjaman IMF, yang menempatkan beban yang tidak
adil pada negara-negara dalam krisis,”
ujarnya.
Standar
ketenagakerjaan Bank Dunia dan cabang sektor swastanya, IFC, adalah cara
penting yang dijanjikan lembaga tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja atas
pinjaman. Namun, itu tidak bertindak selama lebih dari setahun setelah para
pemimpin serikat pekerja di Sheraton Grand Conakry yang didanai IFC dipecat
sebagai pembalasan karena membentuk serikat pekerja.
Dalam respon pandemi,
Bank telah meningkatkan penggunaan Pinjaman Kebijakan Pembangunan. Pinjaman ini
memberikan uang kepada pemerintah jika mereka melakukan reformasi kebijakan dan
tidak tunduk pada perlindungan tenaga kerja.
Pihaknya menyerukan kepada lembaga keuangan internasional untuk
mempromosikan dan menghormati standar perburuhan internasional dan dipandu oleh
SDG 8 di semua operasi. Lembaga-lembaga tersebut harus segera mengambil
langkah-langkah ke arah ini. Termasuk Kelompok Bank Dunia memperkuat pelaksanaan upaya
perlindungan dan memeriksa bahwa semua Pinjaman Kebijakan Pembangunan sejalan
dengan konvensi ILO.
“Dana tersebut dapat
mengadopsi prosedur pinjaman dan saran kebijakan yang memastikan penghormatan
terhadap hak-hak dasar buruh, termasuk perundingan bersama, dan secara
sistematis mengatasi ketidaksetaraan. Kedua institusi harus memperbarui
strategi mereka pada pertumbuhan inklusif, pekerjaan, dan perlindungan sosial
untuk memenuhi momen,” jelas Sharan Burrow. (A1)