Komite CC dan JT Bakal Menyikapi Pidato Presiden Jokowi Pasca Pidato Perubahan Iklim COP26

Pengamat dan aktivis lingkungan menilai energi batubara adalah bahan bakar fosil yang dikenal penyumbang emisi gas rumah kaca terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itulah, sekarang ini banyak negara telah mewacanakan untuk menghentikan energi batubara, lalu mengalihkan ke energi alternatif.

Maria Emeninta koordinator acara ini mengatakan serikat pekerja/buruh harus memiliki pasca pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT PBB dalam perubahan iklim (COP26) di Glasgow, beberapa waktu lalu. Sebab dinilai tidak sesuai fakta kondisi alam dan lingkunan lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini yang semakin rusak.

 “Atau tepatnya, niat pemerintah untuk memperbaiki kondisi hutan dan megatasi pencemaran lingkungan masih belum serius,” ucapnya di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman Jakarta Timur, Selasa (9/11/2021).

Dia mengusulkan agar Komite CC dan JT lebih gencar membangun kampanye mendesak pemerintah lebih serius mengatasi dampak perubahan iklim. Dan melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghentikan produksi tambang batubara.

Alson Naibaho perwakilan FSB KAMIPARHO menyampaikan jika ingin mengkampanyekan penghapusan energi batubara, sebaiknya harus ada kebijakan dan solusi yang matang. Pasalnya, industri ini mempekerjakan puluhan ribu pekerja/buruh. Kalau pun pemerintah akhirnya nanti setuju menghentikan industri tambang batubara harus ada solusinya.

“Serikat pekerja/serikat buruh harus bisa memberikan saran ke pemerintah, ketika tambang batubara dihentikan harus ada lapangan kerja yang baru untuk mereka. Supaya tidak menimbulkan konflik ketenagakerjaan dan pengangguran,” jelasnya.

Bambang Sugiono FSPKEP KSPI mengusulkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan just transition, aktivis buruh harus lebih kritis menyikapi pemerintah dan perusahaan dalam menerapkan agenda Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Karena masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan  peraturan tersebut. Padahal dampaknya sangat mengancam kesehatan pekerja dan lingkungan,” ujarnya.

Sarannya, sebelum menyuarkaan masalah kasus pelanggaran K3 di perusahaan harus ada data dan analisa dari lapangan.  Contohnya di pertambangan batu bara itu debu disekitar lingkungan kerja sangat banyak. Sehingga sangat berdampak pada kondisi kesehatan pekerja dan kerusakan lingkungan. Termasuk juga di perusahaan pabrik semen.

Sementara Ismet Inoni dari  GSBI menyampaikan gerakan serikat buruh di negara maju seperti di Eropa, sudah mempunyai resolusi dalam menyikapi isu perubahan iklim. Jadi, sarannya, serikat buruh/pekerja di Indonesia harus bisa merumuskan dalam membuat resolusi perubahan iklim ke pemerintah.

“Aktivis buruh juga harus tetap kritis mendesak pemerintah untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim. Sebab dikabarkan, pemerintah bakal kembali membuka lahan perkebunan sawit sebanyak 25 juta hektar. Padahal, diketahui perkebunan sawit sangat menyumbang kerusakan alam,” jelasnya.

Hasil diskusi menyepakati agar Komite CC dan JT untuk membuat tim khusus dalam memperkuat isu dan dokumentasi ancaman perubahan iklim. Dalam waktu dekat ini akan membuat konferensi pers. Diantaranya menyikapi pasca pidato Presiden Joko Widodo di KTT PBB dalam perubahan iklim (COP26).

Peserta diskusi yang hadir dalam pertemuan dari perwakilan  FTA, FSB Kamiparho, FSP FARKES KSPSI, FSP Pariwisata KSPSI, KSBSI, K Sarbumusi, GSBSI, FSPKEP KSPSI, F Lomenik, KSPSI. (A1)