KSBSI.org, BEKASI - Beberapa waktu lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak perwakilan serikat pekerja/serikat buruh mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK). Diantaranya BLK di Kota Bekasi, Lembang dan Bandung Jawa Barat. Selain itu juga digelar agenda diskusi untuk menampung saran mengenai modul pendidikan maupun sarana fasilitas pelatihan BLK milik pemerintah.
Supardi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat
Buruh Makanan Minuman Pariwisata Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO)
menerangkan agenda ini merupakan kegiatan Indah Anggoro Putri Dirjen PHI Jamsos
Kemenaker yang diwakili Sesditjen PHI dan Jamsos, Surya Lukita Warman.
“Setelah meninjau lokasi BLK, kami sangat menyambut baik.
Karena fasilitas belajar dan teknologi untuk praktik sangat canggih sesuai
perkembangan industri 4.0 (digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi),” ucapnya,
saat diwawancarai, di Cipinang Muara Jakarta Timur, Rabu (17/11/2021).
Supardi menyampaikan, saat diadakan dialog, pihak Kemenaker
mengakui selama ini tidak begitu intens mengajak perwakilan serikat
buruh/pekerja untuk diskusi dunia BLK di era industri 4.0. Pasalnya, selama ini
hanya menggandeng unsur pengusaha untuk merumuskan konsep kebutuhan BLK di
dunia kerja.
“Padahal, serikat buruh/pekerja itu sangat mengerti
kondisi ketenagakerjaan, terutama bagaimana meningkatkan keahlian atau upskilling, khususnya untuk angkatan
muda di era industri 4.0,” jelasnya.
Namun intinya, Supardi menyambut baik atas undangan
kunjungan dan diskusi BLK tersebut. Dan kedepannya harus kerja sama yang
kongkrit. Sebab, serikat buruh/pekerja juga sangat mengalami dampak kehadiran
teknologi industri 4.0. Dimana, banyak anggota terancam bahkan kehilangan
pekerjaan akibat digantikan teknologi digitalisasi , otomatisasi dan
robotisasi.
“Jadi memang dibuat kesepakatan bersama antara serikat
buruh/pekerja dengan perwakilan Kemenaker agar anggota dan anak-anaknya
diadakan program BLK untuk meningkatkan keahlian kerja yang berbasiskan
sertifikat,” terangnya.
Kemudian mendorong Kementerian Pendidikan agar
kurikulum pendidikan bagi anak didik tingkat SMA/SMK agar diberi bekal keahlian
dan ketrampilan selama di bangku pendidikan. Pasalnya, selama ini ketika mereka
lulus pada umumnya belum siap bersaing di dunia kerja. Sehingga, masalah
pengangguran masih sulit diatasi.
Dia juga berharap pemerintah semakin menambah BLK
diberbagai daerah dengan fasilitas yang lengkap. Sebab, fasilitas dan peralatan
praktik yang canggih seperti di BLK Bekasi, Lembang dan Bandung itu dinilainya
telah memenuhi kriteria.
“Waktu saya lihat BLK di Kota Bekasi itu sangat bagus.
Karena peserta pelatihan jurusan animasi sudah bisa membuat film yang tidak
kalah dari negara luar,” pungkasnya.
Hasil dari dialog itu, pihak Kemenaker siap menampung
ide dan gagasan dari perwakilan serikat pekerja/serikat buruh untuk merumuskan
kegiatan program BLK. Diantaranya, ide yang disampaikan FSB KAMIPARHO adalah
bagaimana buruh bisa mengakses program BLK Kemenaker secara gampang.
“Lalu harus ada kesepakatan bersama, kalau serikat
buruh/pekerja itu diberikan kuota angkatan kerja muda yang direkomendasikan
agar bisa ikut BLK dalam meningkatkan keahlian kerjanya. Serta harus memiliki
sertfikasi dari Badan Nasional Sertfikasi Profesi (BNSP), termasuk ketika
selesai dari program pelatihan bisa tersalurkan di dunia kerja sesuai bakat dan
keahlian,” ujarnya. (A1)
