Tidak Puas Putusan Uji Materi Formil UU Cipta Kerja, KSBSI Kembali Siapkan Strategi Perlawanan

Hakim Majelis Hakim MKRI juga merekomendasikan undang-undang yang kontroversial ini diperbaiki sampai 2 tahun kedepa oleh pemerintah dan DPR. Serta mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Lalu menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Kemudian dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian. Majelis Hakim MKRI juga menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.

Anwar Usman Ketua Hakim MKRI menjelaskan undang-undang ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. “Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secar permanen,” ucapnya di Gedung MKRI, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).

Saat melakukan aksi demo untuk mencabut UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, Dwi Harto Sekretaris Jenderal DPP FSB NIKEUBA afiliasi KSBSI mengatakan keputusan yang baru saja disampaikan oleh Hakim MKRI jelas sangat tidak memihak pada kesejahteraan buruh. Padahal, selama persidangan JR yang diajukan oleh salah satunya KSBSI secara formil, sangat banyak sekali bukti bahwa pemerintah memang tidak mengikuti prosedur saat membuat UU Cipta Kerja.

“Apalagi hari ini buruh semakin tertindas karena upah yang diatur pemerintah harus mengacu pada PP Nomor.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, dimana PP ini adalah turunan dari UU Cipta Kerja yang hanya memihak pada kepentingan investor,” jelasnya.

Ia menegaskan selama ini pemerintah tidak pernah berterima kasih kepada buruh. Karena buruh sangat berperan penting dalam roda perekonomian negara. Namun ironisnya, dari rejim berganti rejim, upah dan kesejahteraan buruh semakin dianaktirikan. Termasuk, penetapan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,09 persen sangat mengecewakan buruh.

Oleh sebab itulah, KSBSI tidak akan diam terhadap keputusan tersebut dan akan membangun kekuatan untuk menekan pemerintah agar perbaikan UU Cipta Kerja jangan sampai 2 tahun. “Kita harus menghormati keputusan Majelis Hakim MKRI hari ini, tapi KSBSI akan membuat strategi baru dan melakukan perlawanan secara hukum kedepannya,” jelasnya.

Selanjutnya, dia memberikan contoh terhadap penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Bogor Jawa Barat yang mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahhan hasil produk UU Cipta kerja. Dimana, telah diberlakukan upah batas atas dan batas bawah yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat.

“Jadi bisa dipastikan selama 10 tahun, buruh di Kabupaten Bogor besar kemungkinan tidak mengalami kenaikan upah selama 10 tahun. Karena alasan fomula PP Nomor 36 ini, akhirnya diputuskan UMK hanya  sebesar 3,7 persen. Padahal, sebelumnya UMK buruh di Kabupaten Bogor sebesar 4,2 persen,” jelasnya.

Dwi Harto juga menegaskan bahwa Keputusan Hakim MK dalam uji materi dalam gugatan formil UU Cipta Kerja, Majelis Hakim dinilainya tidak tegas serta penuh tekanan penguasa politik dan pengusaha. Padahal selama proses persidangan terdapat banyak bukti bahwa pemerintah banyak melakukan pelanggaran saat proses rancangan dan mensahkan UU Cipta Kerja. (A1)