Ancaman Varian Omicorn Sudah Didepan Mata, Waspada Ledakan PHK

Ancaman Varian Omicorn Sudah Didepan Mata, Waspada Ledakan PHK

.

KSBSI.org, Masyakat Indonesia pada awal 2022 ini berharap pandemi Covid-19 berakhir. Sehingga pemerintah fokus dalam agenda pemulihan ekonomi. Dimana tujuannya untuk menggerakan roda perekonomian dan sektor usaha agar lapangan kerja kembali terbuka lebar. Tapi apa mau dikata, ancaman Covid-19 varian Omicorn yang diketahui dari Negara Afrika Selatan ini telah sampai ke Indonesia.

Baca juga:  Gelar Konsolidasi Internal, DPC FSB NIKEUBA Kabupaten Tangerang Semakin Terlihat Militan,

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Selasa (18/1/2022) menyampaikan ada 856 orang dinyatakan positif. Dari 663 orang yang terpapar ini diketahui habis melakukan perjalanan ke luar negeri dan 193 orang lainnya adalah transmisi lokal. Pemerintah sendiri masih kesulitan mendapatkan S-gene target failure atau SGTF, alat mendeteksi varian Omicorn.

Sebelumnya, pada Desember 2021 lalu, disela kunjungan kerja di Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan ancaman virus varian Omicorn. Pasalnya, virus ini sangat cepat menyebar dibandingkan varian Delta. Sudah menyebar di 29 negara. Terakhir sudah masuk ke Negara Singapura. 

“Yang membawa virus Omicorn nggak hanya warga dari negara-negara lain.  Tapi juga bisa warga negara kita sendiri, utamanya dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita yang pulang kampung," ungkapnya.

Luhut Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyampaikan bahwa pemerintah sudah waspada dengan ancaman virus varian Omicorn. Dia membeberkan, bahwa kemungkinan ancaman ledakan pandemi bisa kembali terjadi lagi. Karena itu, Satgas Penanggulangan Covid-19 pun telah disiagakan sampai tingkat bawah.

“Kalau kita pelajari dari awal kasus kejadiannya di Afrika Selatan, puncak Omicron di Indonesia diprediksi terjadi pertengahan Februari hingga awal Maret 2022," ungkapnya.

Seandainya, jika prediksi Menteri Luhut Panjaitan nanti memang terjadi, maka salah satu yang paling terdampak adalah pekerja. Karena bisa dipastikan, roda perekonomian kembali melambat, akibat pemerintah membatasi segala aktivitas buruh bekerja untuk mencegah penyebaran virus berbahaya ini. Artinya, kemungkinan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta buruh dirumahkan kembali terulang.

Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan sejak awal pandemi Covid-19, jumlah pengangguran sampai periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

Pandemi virus corona juga membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. Jumlah pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan di desa. Di kota, tingkat pengangguran meningkat 2,69 persen dan di desa hanya 0,79 persen.

Kemudian, pada Agustus 2021, BPS kembali merilis bahwa jumlah penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 21,32 juta orang. BPS menyampaikan jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 7,80 persen dibandingkan tahun 2020.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan tertulisnya waktu itu menyampaikan dampak pandemi kepada penduduk usia kerja ini lebih berat di Agustus 2020. Atau terjadi penurunan sebanyak 7,80 juta orang. Lanjutnya, dia mengatakan jumlah pekerja yang terdampak pandemi covid-19 terdiri dari pengangguran karena covid-19 sebanyak 1,82 juta orang turun 0,74 juta orang, dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena covid-19 sebanyak 700 ribu orang.

“Pekerja yang tidak bekerja karena covid-19 adalah sebanyak 1,39 juta orang, turun 0,38 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 sebanyak 17,41 juta orang, turun 6,62 juta orang,” ungkapnya. (A1/berbagai sumber)

Komentar