KSBSI.org, Bogor-Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) dan Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) Kabupaten Bogor Jawa Barat menggelar pendidikan ‘Politik Pergerakan Buruh’. Dan dihadiri perwakilan setiap pengurus cabang, Pengurus Komisariat (PK) dan anggota.
Baca juga: Catatan Refleksi ITUC Pada Women’s Day 2022 ,
Acara pelatihan ini dihadiri Andreas
Hutagalung Departemen Komunikasi dan Politik DPP FSB GARTEKS narasumber
pelatihan. Serta Bambang SY Ketua Konsolidasi DPP FSB NIKEUBA pemberi materi
konsolidasi gerakan. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan kwalitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan etika politik. Agar nantinya bisa memahami, maupun
menempatkan posisi serikat buruh dalam gerakan politik.
Andreas Hutagalung mengatakan bahwa
organisasi itu adalah bagian dari politik. Karena fungsi politik itu salah
satunya sebagai alat untuk memutuskan kebijakan. Karena itulah, serikat buruh
harus memerankan pergerakan politik. Baik dalam politik independen dan politik
kekuasaan.
“Kalau kita tidak memerankan politik, maka
serikat buruh tidak akan memiliki nilai jual dihadapan pemerintah, pengusaha
dan serikat buruh/serikat pekerja,” ucapnya, di Sekretariat FSB GARTEKS
Kabupaten Bogor, Citeureup, Sabtu (12/3/2022).
Lanjutnya, Andreas menyampaikan setiap
aktivis serikat buruh itu harus bisa memerankan politik. Diantaranya, mampu
memberikan gagasan untuk melakukan perubahan organisasinya. Lalu rutin
memberikan doktrin kepada anggota agar menjadi militan. Kemudian mampu
memutuskan kebijakan yang baik dan memerankan lobi-lobi untuk meningkatkan
posisi tawar organisasi.
“Dalam politik, seorang aktivis buruh harus
bisa merancang strategi untuk mengembangkan organisasinya. Dan bisa melakukan
kampanye perjuangan buruh ke masyarakat luas dari yang sudah diperjuangkan,”
ujarnya.
Dalam pergerakan, buruh jangan mau
dijadikan kepentingan penguasa politik. Tapi harus bersikap kritis terhadap
kebijakan pemerintah apabila tidak memihak kesejahteraan. Termasuk bisa
melakukan komunikasi politik dengan pemerintah dan pengusaha. Dengan memberikan
ide dan saran untuk menciptakan peraturan ketenagakerjaan yang menguntungkan
semua pihak.
“Tujuan politik itu adalah kepentingan
untuk perubahan. Jadi jangan pernah menganggap pemerintah dan pengusaha adalah
musuh abadi. Setiap masalah hubungan industrial ada baiknya mengedepankan
dialog dulu. Kalau tidak ada solusi, baru bisa dilakukan aksi demo,” terangnya.
Bambang SY menyampaikan pendidikan politik
buruh ini menjadi ajang silaturahmi dua federasi serikat buruh yang berafiliasi
dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Kabupaten Bogor.
Dimana, dia berharap nantinya pengurus cabang dan anggota saling bersinergi
untuk membesarkan organisasi.
“Saya berharap kedepannya kita harus rutin
membuat pelatihan dan konsolidasi secara rutin dengan melibatkan semua federasi
yang berafiliasi KSBSI. Biar nanti semuanya semakin kompak,” ujarnya.
Selain itu, Bambang juga menyampaikan
rencana tentang pelatihan dan pembentukan Panser KSBSI yang rencananya akan
dilakukan tahun ini diwilayah Jawa Barat. Kemudian membentuk tim organiser
lintas federasi serikat buruh dalam rangka memperkuat posisi gerakan buruh
KSBSI diwilayah Bogor.
“Kalau materi pelatihan Panser KSBSI di
Jawa Barat sudah ada. Sekarang saya sedang menunggu kesiapan dari semua
pengurus cabang federasi untuk menentukan kapan pelatihannya dibuat. Untuk
masalah biayanya kita musyarawarahkan nanti,” ucap Bambang.
Terakhir, dia mengatakan agar semua
pengurus dan anggota federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI harus
rutin mengkampanyekan gerakan buruh di media sosial (Medsos). Sebab, di era
teknologi digitalisasi sekarang ini, peran Medsos sangat berpengaruh kepada
masyarakat luas.
“Jangan pernah malu untuk mengkampanyekan
segala kegiatan KSBSI di Medsos, baik lewat tulisan dan photo seperti di
Facebook, Instagram dan Youtube,” tutupnya. (A1)