KSBSI.org, JAKARTA-Dedi Hardianto Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan secara pribadi, dia menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Wacana penundaan pemilu ini disampaikan Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves). Sehingga akhirnya banyak mendapat protes keras dari masyarakat luas.
Baca juga: Hak Buruh Diabaikan FSB NIKEUBA DKI Jakarta Demo PT. LJR Logistics,
“Pengurus dan anggota KSBSI diberbagai daerah sudah banyak menyampaikan ke saya, mereka mengatakan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 seperti yang disampaikan Pak Luhut,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, di Cipinang Muara Jakarta Timur, Selasa (15/3/2022).
Dia juga mempertanyakan pernyataan Menteri Luhut yang mengklaim dukungan penundaan Pemilu 2024, adalah hasil aspirasi rakyat dari media sosial (Medsos). Dimana, berdasarkan big data, ada 110 juta warga Indonesia menyatakan setuju. Dedi meragukan data tersebut, karena sebelumya belum ada kajian mendalam dari para akademisi dan praktisi dibidangnya.
“Jadi menurut saya, klaim big data dari Menteri Luhut itu sangat dipertanyakan, makanya banyak diprotes akademsi dan masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, Dedi menegaskan tak usah lagi ada wacana penundaan Pemilu 2024. Sarannya, Menteri Luhut fokus saja pada tugasnya sebagai pembantu kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi kemaritiman dan investasi. Sebab, urusan politik negara itu tanggung jawabnya. Melainkan dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Kalau pun Pak Luhut masih memaksakan wacana Pemilu 2024 itu nggak etika. Karena membuat suhu politik bisa panas. Saran saya, beliau fokus sajalah pada bidangnya, salah satunya mengatasi pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVID-19,” ujarnya.
Selain itu, ia menerangkan memaksakan penundaan Pemilu itu bertentangan dengan konstitusi negara. Kemudian merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun di era Reformasi 98. Termasuk penundaan ini menghambat maupun memperlambat proses kepemimpinan nasional.
“Tidak ada alasan penundaan Pemilu 2024, karena kwalitas demokrasi di Indonesia berjalan baik. Bahkan mendapat predikat terbaik diwilayah Asia. Saya juga yakin Presiden Jokowi tidak setuju Pemilu 2024 ditunda,” ujarnya.
Kata Dedi, jika kedepannya masih ada elit penguasa yang masih memaksakan wacana penundaan Pemilu 2024, patut diduga mereka punya kepentingan politik terselubung. Kemungkinan ingin mempertahankan kekuasaan jabatan dan bisnisnya, dibalik kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Tidak perlulah ngotot memainkan isu penundaan Pemilu 2024, kalau alasannya karena pandemi COVID-19 dan negara lagi kesulitan anggaran. Alasan itu kami anggap politik murahan dan ambisius,” tegasnya.
Wacana ini dinilainya tak jauh beda, saat para sekelompok elit politik memaksakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciker) agar disahkan. Padahal beberapa pasal di undang-undang ini sangat merugikan buruh. Apalagi ditengah pandemi, jutaan buruh menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upahnya dipotong oleh perusahaan.
“Aktivis buruh ikut berperan besar dalam reformasi 98 untuk membangun demokrasi yang berkwalitas. Kalau Pemilu 2024 ditunda, maka demokrasi Indonesia bakal mengalami kemunduran,” tandasnya. (AH)
