KSBSI.org-JAKARTA, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap tegas mengatasi kelangkaan minyak goreng ditengah masyarakat. Pasalnya, persoalan ini sudah terjadi berminggu-minggu. Sementara, para ibu rumah tangga dan sebagian pelaku usaha sudah merasa marah, karena belum ada solusi kongkrit.
Baca juga: KSBSI, ILO dan Bupati Tulungagung Resmikan LTSA dan MRC Untuk Perlindungan Pekerja Migran ,
Dedi Hardianto Sekretaris
Jenderal KSBSI dalam keterangan tertulisnya menyampaikan sikap kecewa kepada
pemerintah atas kelangkaan minyak goreng. Kalau pun hari ini ditemukan di pasar
dan minimarket, harganya sudah naik tidak seperti biasanya. Sehingga membuat beban
ekonomi masyarakat Indonesia bertambah sulit dimasa pandemi COVID-19.
“Seharusnya
anak buah Presiden Jokowi jangan saling membuat alasan atas kelangkaan minyak
goreng. Tapi harus terjun melihat kondisi lapangan, agar persoalan segera
teratasi,” ucap Dedi, di Kantor KSBSI, Cipinang Muara Jakarta Timur, Selasa
(22/3/2022).
Dedi menegaskan, kelangkaan minyak
goreng ini persoalan serius dan pemerintah jangan menganggap sepele. Sebab jutaan
buruh di Indonesia juga ikut mengalami dampaknya. Kalau harga minyak goreng naik
drastis, pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi buruh. Apalagi dimasa pandemi
ini, buruh banyak terkena imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagian buruh,
upah mereka ada yang dipotong perusahaan.
“Ditambah lagi tahun ini
kebijakan upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga kondisi
ekonomi buruh semakin dilematis,” terangnya.
Selain itu, Dedi juga
menyayangkan pernyataan Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) yang
dinilai tak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Bahkan, saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Mendag menyampaikan minta maaf atas
ketidakmampuannya melawan mafia penimbun minyak goreng.
“Bagi saya, ketika Mendag
mengatakan dirinya tak mampu melawan mafia minyak goreng, dia sedang menunjukan
sikap pengecut. Seharusnya negara tidak boleh kalah dengan kejahatan, semua harus
tunduk pada aturan hukum,” tegasnya.
Karena itu, KSBSI meminta agar
Polri segera menangkap dalang utama mafia penimbun minyak goreng. Sebab, ulah
mereka ini telah menimbulkan kegaduhan politik ditengah masyarakat. Kalau pun
ada oknum-oknum pemerintahan yang sengaja terlibat, Dedi mengatakan kepolisian
jangan tebang pilih, justru harus tegas.
“Kami berharap pihak kepolisian
jangan hahnya menangkap mafia kecilnya, tapi harus dalang utamanya,” ungkapnya.
Terakhir, Dedi mengatakan buruh
sangat jarang memahami tentang regulasi minyak goreng hingga distribusinya
dipasaran. Sebab urusan tersebut memang tugasnya pemerintah. Namun masyarakat
hanya butuh kepastian agar tidak terjadi kegaduhan. Karena minyak goreng itu bagian
kebutuhan sehari-hari. Baik di rumah tangga maupun dalam jenis usaha.
Jadi sangat tidak realistis, jika
Indonesia dikenal sebagai negara produsen minyak sawit
terbesar di dunia, namun dalam urusan minyak goreng kok sekarang ini tiba-tiba
langka ditengah masyarakat. “Serikat Buruh KSBSI mendesak Presiden Jokowi untuk
segera mengevaluasi anak buahnya atas kelangkaan minyak goreng. Bagi yang tidak
becus bekerja, sebaiknya diberikan sanksi tegas,” tandasnya. (A1)
