Pemimpin Serikat Buruh Internasional Kampanyekan Hak Perlindungan Sosial dan Ekonomi Informal

Seperti pekerjaan layak serta dampak perubahan iklim. Dan akhirnya memutuskan untuk memperkuat kampanye yang mengangkat pesan #timefor8  tentang ‘Perlindungan sosial dan ekonomi informal’ dan disebarkan di media sosial (Medsos) masing-masing. Atau juga bisa mengunjungi https://trello.com/c/VOZFAGRs/197-graphics-web-fb-twitter-instagram-8-union-leaders-en.

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang ikut dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa masyarakat dunia memiliki 8 tahun lagi untuk mencapai SDG’s (Sustainable Development Goals). Dimana agenda ini adalah komitmen global yang telah disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk memutus rantai kemiskinan.

Termasuk mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Namun lebih dari setengah dunia masih kekurangan cakupan perlindungan sosial dan sekitar 2 miliar pekerja informal berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. 

“Kita harus membangun sistem perlindungan sosial yang universal dan sensitif gender, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh,” ujarnya, disela agenda meeting Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20, di Tentrem Hotel, Yogyakarta Jawa Tengah, Senin (9/5/2022). 

Sementara Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow menyampaikan dalam bahwa setiap pekerja disemua negara sudah waktunya mendapatkan hak yang seharusnya dia peroleh. ITUC sendiri telah mendeklarasikan Kontra sosial baru. Dan mendorong kampanye kerja layak, perlindungan sosial, dan kesetaraan adalah pusatnya untuk mewujudkan agenda kampanye #timefor8.

“Kami akan terus mendorong kepercayaan diri bagi negara-negara berkembang untuk berkomitmen pada lebih banyak pendanaan perlindungan sosial dan memastikan perlindungan sosial yang komprehensif dan berbasis undang-undang di seluruh dunia,” ucapnya.

Patricia King Sekretaris Jenderal Kongres serikat Buruh Irlandia (ICTU) mengatakan untuk menyelamatkan planet kita, tidak dapat disangkal bahwa ekonomi dunia harus menghilangkan karbon tanpa penundaan lebih lanjut. Sehingga lapangan kerja baru akan tercipta banyak pekerjaan banyak yang akan hilang.

“Pemerintah dan pengusaha harus berkomitmen untuk mendukung prinsip-prinsip kebijakan yang mendasari transisi yang adil dan pembangunan yang layak dan berkelanjutan,” ungkapnya. (A1)