KSBSI.org, JAKARTA-Dedi Hardianto Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengucakan selamat kepada Afriansyah Noor yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Dia dilantik di Istana Presiden, di Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022) dalam agenda resuflle kabinet dan tugaskan mendampingi Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Baca juga: Bulan Depan KSBSI Akan Gelar Rapat Kerja Nasional atau RAKERNAS,
“Keluarga besar KSBSI mengucapkan selamat atas dilantiknya Afriansyah Noor sebagai Wamenaker. Semoga beliau bekerja dengan maksimal untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis bersama aktivis serikat buruh,” ucap Dedi, di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Lanjutnya, Dedi menerangkan pandemi Covid-19 dan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, persoalan ketenagakerjaan semakin bertambah. Sebab, jutaan buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak pandemi pun saat ini juga belum bisa diatasi pemerintah. Termasuk turunan peraturan dari UU Cipta Kerja semakin mendegradasi hak buruh di dunia kerja.
“Sehingga kedepannya semakin berpotensi terjadi konflik ketenagakerjaan yang menajam antara serikat buruh, pengusaha dan pemerintah,” terangnya.
Karena itu, Dedi berharap Afriansyah Noor harus cepat berkoordinasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) dan staf di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mempelajari regulasi ketenagakerjaan. Sebab, saat dirinya usai dilantik, sebagian orang ada yang meragukan kinerjanya sebagai Wamenaker. Karena tidak mempunyai pengalama dan dikenal lebih aktif di partai politik.
Namun Dedi menegaskan tanggapan tersebut tidak perlu terlalu diperdebatkan. Sarannya, walau Wamenaker belum banyak mengetahui regulasi ketenagakerjaan, dKSBSI siap diajak untuk berdiskusi tentang dunia ketenagakerjaan. Sebab gerakan KSBSI sekarang ini lebih mengedepankan dialog sosial untuk memberikan ide dan solusi. Bukan menciptakan masalah baru dan kegaduhan politik.
“Tapi harus diingat, walau saat ini KSBSI sudah lebih mengedepankan dialog sosial, tapi kami tidak pernah meninggalkan sikap kritis apabila pemerintah membuat kebijakan yang merugikan buruh,” tegasnya.
Dedi memberikan contoh, saat pemerintah merancang UU Cipta Kerja, kemudian disahkan DPR, KSBSI tetap bersikap kritis dan independen. Bahkan sangat gencar melakukan aksi demo dari Ibukota Jakarta sampai diberbagai daerah dan menolak undang-undang tersebut. Walau kecewa, KSBSI tetap bersikap dewasa.
“Terbukti, sampai hari ini KSBSI tetap rutin berdialog dengan Menaker bersama perwakilan organisasi pengusaha untuk memberikan gagasan dunia ketenagakerjaan. Supaya keseimbangan hubungan industrial berjalan baik,” tandasnya. (A1)
