ksbsi.org-Jakarta- Perselisihan Hubungan Industrial sampai ke pemutusan hubungan kerja dewasa ini sering dijumpai dalam dunia ketenagakerjaan, apalagi di masa pandemi kemarin. Saat ini pun pasca pandemi para pencari kerja, terutama angkatan muda masih kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi rata rata tumbuh 5,4 persen hingga akhirnya pandemi covid-19 meruntuhkan hingga menyentuh -2,07 persen pada 2020.
Baca juga: Catatan Kritis Sekjen KSBSI Atas Disahkannya UU PPP,
Tentu saja ini berdampak besar karena terdapat 1,12 juta penduduk miskin baru per Maret 2021 dibandingkan September 2019 (Smeru, 2021) dan 1,8 juta pengangguran baru per Februari 2021 dibandingkan Februari 2020 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021).
Laporan Statistik Pemuda Indonesia 2019 dari BPS menyampaikan, Indonesia berpotensi menikmati manfaat bonus demografi selama 2020 hingga 2035. Artinya, mayoritas populasi usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen dan akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan agar angka pengangguran dan penduduk miskin baru tidak bertambah.
Kedua, tantangan lainnya adalah bonus demografi hanya dapat diraih bila Indonesia mampu meningkatkan daya saing atau keunggulan kompetitif dari populasi usia produktifnya dengan peluang meraih pendidikan tinggi dan akses mendapatkan pekerjaan berkualitas baik. Kalau tantangan ini tidak direbut, maka lonjakan penduduk usia produktif justru akan membuat ekonomi Indonesia berjalan di tempat, bahkan terjebak middle income trap. Pendapatan per kapita sulit diangkat dan Indonesia tidak dapat naik ke kategori high income country.
Di sisi lain, sejak pandemi covid-19, dunia sebenarnya sedang bertransformasi menuju ekonomi hijau yang berbasis pada energi bersih dan berkelanjutan. Industri yang mendukung ekonomi hijau akan berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia yang besar. Menjadi penting bagi Indonesia untuk masuk ke dalam gelombang transformasi tersebut melalui transisi energi dan mulai membangun ekosistem green jobs yang akan memperkuat populasi usia produktif.
"Sebenarnya istilah green jobs bukan hal baru. ILO mendefinisikan green jobs sebagai pekerjaan yang layak dan berkontribusi melestarikan atau memulihkan lingkungan, yang dapat berasal dari
sektor tradisional seperti manufaktur dan konstruksi, maupun sektor yang baru seperti energi
terbarukan dan efisiensi energi. Dari perspektif Koaksi Indonesia, strategi pemulihan ekonomi hijau merupakan strategi terbaik dalam menyelesaikan krisis pandemi covid-19. Indonesia memiliki peluang green jobs yang besar di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia telah memproyeksikan jumlah green jobs hingga 2045 mencapai 15 juta dalam skema Low Carbon Development Indonesia," ungkap peneliti Koaksi Indonesia Siti Koiromah, dalam acara diskusi pada, Kamis (23/06/2022).
Siti mengatakan, berbasis Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Koaksi Indonesia menghitung akan tercipta 432 ribu tenaga kerja langsung akan pada 2030 dan lebih dari 1,12 juta pada 2050. Angka tersebut belum termasuk tenaga kerja tidak langsung dan terinduksi. Lalu, dari target dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, 51,6 persen energi terbarukan setara 20,9 GW menciptakan lebih dari 140 ribu tenaga kerja. Sedangkan 48,4 persen energi fosil setara 19,6 GW menciptakan 10 ribu tenaga kerja. Jadi energi terbarukan menciptakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan energi fosil dengan jumlah kapasitas yang hampir sama.
Green jobs sebagai upaya mitigasi perubahan iklim
"Itu sebabnya green jobs bisa menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim karena saat ini sebagian besar emisi Indonesia berasal dari energi fosil. Semakin besar industri dengan visi ekonomi hijau dibangun maka semakin banyak green jobs tercipta. Begitu juga sebaliknya. Dan, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Indonesia perlu langkah strategis dalam mendorong green jobs, yaitu menjadikan energi terbarukan sebagai sumber energi utama, perlunya peta jalan pengembangan keterampilan green jobs, dan menginformasikan dan mempromosikan peluang dan contoh nyata green jobs di berbagai sektor," jelasnya Siti.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luluk Nur Hamidah mengatakan green jobs harus bisa diterjemahkan mulai dari akar rumput. Misalnya, dari sektor pertanian yang akan jadi peluang di masa datang.
"Kita bisa menciptakan wirausaha berbasis anak muda misalkan dari pengolahan sampah organik pertanian menjadi pakan ternak atau ikan, yang sampai hari ini kebutuhan pakan ini masih mengandalkan impor dan memakan biaya produksi. Mereka juga bisa ditambah keterampilannya dan diberikan akses modal atau kemudahan usaha. Sektor pertanian juga diarahkan ke good agriculture practices. Jadi selain meningkatkan ekonomi lokal, kita bisa membuat lingkungan lebih baik," jelas Luluk.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menambahkan, dengan era transisi energi dan adanya target mencapai Net Zero Emission, Indonesia perlu fokus pada tiga sektor penting, yaitu sektor lahan, maritim, dan energi, terutama energi terbarukan. Perlu ada regulasi payung yang memastikan terjadinya transisi energi menuju energi terbarukan. Dengan adanya payung hukum ini, maka green jobs bisa dipastikan dapat di akselerasi. Sekiranya ini proses panjang maka tahapannya bisa dibuat lebih jelas. Ekosistemnya perlu dibangun sejak sekarang.
"Itu sebabnya kami mendorong Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) agar fokus saja pada energi terbarukan. Ini salah satu isu yang perlu dikawal di parlemen," tutur Surya.
Sependapat dengan apa yang disampaikan Koaksi Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, menginformasikan dan mempromosikan green jobs adalah keharusan. Perencanaan sudah ada, tapi sejalankah dengan sosialisasinya supaya pemangku kepentingan terutama mereka yang sangat terdampak tidak kaget dengan transformasi besar ini.
“Adanya transformasi besar ini harus disosialisasikan supaya masyarakat luas bisa mengakses Green Jobs kedepannya." paparnya Elly
Ely Rosita Silaban menjelaskan kondisi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang perlu dijelaskan dari A sampai Z, apa kebaikan dan dampaknya, termasuk masyarakat lokal yang ada di pedalaman. Berikutnya harus ada peningkatan keterampilan dan pengetahuan seperti apa pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada lingkungan supaya masyarakat sudah siap ketika ada pekerjaan baru.
"Ini momen yang pas untuk memastikan keberlangsungan pekerjaan, khususnya yang terkait dengan isu climate change dan just transition. Yang paling utama adalah komitmen pemerintah untuk pekerjaan ramah lingkungan, bagaimana dengan infrastructur?, Skill?, Adaptasinya?." tutupnya.
Diskusi dihadiri pegiat media, Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace South East Asia, DPR RI Komisi IV, Researchers, Manager Component Formal Education Renewable Energy Skill Development (RESD) Swiss Confederation dll. (RED/HTS/MBJ)
