KSBSI Tegaskan Menolak Jika Program BSU 2022 Sebagai Bantalan Kenaikan BBM

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, melalui Biro Humasnya menyatakan pihaknya terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah (BSU) pada 2022. Persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat dan akuntabel.

“Kemnaker terus menyiapkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” kata Menaker Ida melalui siaran pers, Rabu (31/8/2022).

Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) tidak setuju program Bantuan Subsidi Umum (BSU) sebagai bantalan kenaikan harga BBM. Selain itu, program BSU yang digelontorkan sebelumnya tidak efektif. Karena tidak tepat sasaran dan kurang sosialisasi. Sehingga banyak buruh yang tidak mendapatkannya.

“BSU yang akan diberikan pemerintah dibawah sebesar Rp3,5 juta ini saya nilai tidak menjawab persoalan. Apalagi subsidi ini hanya diberikan untuk buruh di pedesaan. Sementara buruh di perkotaan selama ini yang lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor,” ucapnya, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara Jakarta Timur, Kamis (1/9/2022).

Ia menerangkan kesadaran masyarakat memang masih minim terkait sosialisasi subsidi BBM. Karena subsidi BBM ini sebenarnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi faktanya, yang memakai pertalite dan solar banyak dari kelas menengah ke atas. Padahal, mereka dilarang dan tidak boleh mengambil hak masyarakat kecil.

“Saya khawatir, kalau kebijakan BBM dinaikan bakal terjadi kenaikan inflasi. Sementara upah buruh tidak ada kenaikan, akhirnya daya beli ditengah masyarakat menurun,” ungkapnya.

Elly juga menyampaikan, soal kebijakan BSU pemerintah telah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Serta tidak pernah dilakukan evaluasi. Bahkan, setiap membuat keputusan BSU tidak pernah melibatkan publik. Seperti mengajak dialog perwakilan serikat buruh/serikat pekerja.

“Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak perlu alergi dengan aktivis serikat buruh. Karena selama ini kami juga banyak memberikan saran dan kontribusi untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dalam bentuk dialog,” pungkasnya.

Intinya Elly sebagai Presiden KSBSI menegaskan menolak rencana kenaikan BBM, karena bukan solusi. Apalagi tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Pengusaha sedang berjuang membangkitkan usahanya. Upah buruh juga masih banyak tidak mengalami kenaikan. Dan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi masih banyak yang belum bekerja.

 “Mitra kami pengusaha dari APINDO juga menyampaikan rasa keberatan terhadap wacana kenaikan BBM,” tutupnya. (A1/Handi)