ksbsi.org-BALI- Pertemuan Menteri Tenaga Kerja Negara-Negara G20 atau Labor Employment Minister’s Meeting resmi digelar pada 13-14 September 2022 di Bali. Agenda tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin.
Baca juga: Dalam Agenda EWG Presidensi G20, KSBSI Suarakan Hak Jaminan Perlindungan Sosial Pekerja UKM,
Labor Employment Minister’s Meeting (LEMM) atau pertemuan Menteri-Menteri Tenaga Kerja 20 Negara anggota G20 sepakat mengedepankan tantangan global yang berimplikasi pada ketenagakerjaan, sehingga diharapkan kerjasama yang lebih adaptif dan memiliki ketahanan yang lebih berpusat pada manusia untuk pulih lebih cepat secara global.
Setelah 3 kali proses Employment Working Group (Kelompok Kerja Ketenagakerjaan) sepanjang tahun 2022, pembahasan ketenagakerjaan berpuncak pada LEMM ini.
Maria Emeninta Co chair L20 mengatakan bahwa, Sebagai salah satu perwakilan dalam forum Menteri Ketenagakerjaan Negara G20, Labour 20 yang dipegang oleh KSBSI juga aktif melakukan berbagai kegiatan penting yang juga menyumbangkan intervensi-intervensi penting terkait isu krusial saat ini, pada, Rabu (14/09/2022).
"Misalnya saja, kami ikut dalam agenda FGD Aliansi Internasional Pengawas Perburuhan (IALI) yang tahun ini mengangkat isu Penguatan Dunia Kerja Bebas dari Kekerasan, Diskriminasi dan Pelecehan." katanya. Agenda tersebut dilakukan pada, Selasa 13 September 2022 pagi, disambung pertemuan tahunan Komite K3 yang berlangsung sore harinya." katanya
Sebagaimana diketahui, tradisi proses LEMM dengan mengelar acara makan malam secara tripartit, yang dilakukan secara spektakuler di Ayana sky, Bali pada 13 September 2022. agenda tersebut mengumumkan Join Statement Business20 dan Labor20 yang sepakat menekankan 15 elemen penting: krisis pangan, penguatan stabilitas keuangan, percepatan transisi berkeadilan dalam ekonomi, sosial dan lingkungan berkelanjutan, penguatan inkusifitas yang tepat guna pada pasar kerja dan kualitas kerja yang layak, memastikan penghormatan Prinsip Fundamental ILO dan Hak Bekerja, implementasi kebijakan yang layak, keadilan upah yang non diskiminatif.
Meminta G20 memastikan transisi yang inklusif di masa ekonomi digital, investasi akses yang berkualitas atas kesehatan, keperdulian, Pendidikan, transportasi public dan pelayanan public lainnya, penguatan investasi pada pengembangan skill, memprioritaskan transisi informal ke formal dengan kebijakan nasional, penguatan skema proteksi sosial,pemanfaatan progress teknologi digitalisasi, transformasi agenda untuk kesetaraan (untuk capaian Brisbane Goal, mengurangi jarak partisipasi tenaga kerja perempuan dan laki-laki 25% pada 2025), promosi lingkungan untuk wira usaha dan perusahaan berkelanjutan (dalam rangka G20 Enterpreneurship Action Plan) dan mempromosikan dialok sosial dalam implementasi komitmen G20.
Dalam kesempatan tersebut, Elly Rosita Silaban Ketua Labor20 bersama Shinta Kamdani Ketua B20, didampingi Yusak Christian Solaiman-Deputy chair Future of Work and Education B20 membacakan Join Statemen tersebut dihadapan 300 tamu kehormatan delegasi G20 dari 9 delegasi negara yang diantaranya, Kamboja, Spanyol, Turki, Uni Eropaa, Belanda, Jerman, Prancis, Australia, USA.
Direktur Jenderal ILO Guy Ryder dalam kesempatan yang sama juga memberi komentar atas Join Statement tersebut, lalu direspon secara persuasif oleh sekjend IOE (Asosiasi Pengusaha Internasional) Roberto Suarez Santos dan chair L20 Elly Rosita Silaban, dan di tutup dengan respon dari Menaker RI Ida Fauziah.
Maria juga menambahkan bahwa, di sela-sela acara LEMM, Delegasi Labor20 juga terlibat dalam 2 pembicaraan bilateral yang sering dimanfaatkan para delgasi untuk mendiskusikan isu-isu krusial dengan pihak-pihak tertentu.
"Seperti diskusi pagi hari Bersama Dirjen ILO Guy Ryder yang segera akan menghadiri masa jabatannya dan sebagai performance terakhir di G20 tahun ini, juga bilateral dialog dengan wakil presiden dan Menaker Spanyol." tutupnya. (RED/HTS/MBJ)
