KSBSI.org, Balikpapan, Kali ini Dewan Pengurus Pusat (DPP) Federasi Pertambang dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSSI) mengunjungi Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya DPP FPE KSBSI melakukan training Leadership Training Course dan Just Transision (perubahan yang adil).Kegiatan LTC dan Just Transision yang diprakarsai FPE KSBSI ini dilaksanakan pada 24 September 2022 di Hotel Platinum Kota Balik Papan Kalimantan Timur.
Baca juga: Memperkuat Internal dan Membangun Jaringan Menjadi Pembahasan Utama Agenda Rakorwil KSBSI Riau,
Adapun peserta yang hadir
dalam kegiatan ini yakni perwakilan FPE KSBSI Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai
Timur, Bontang, Berau dan Malinau, Kalimantan Utara. Hadir tiga pimpinan DPP FPE
KSBSI dalam kegiatan ini yakni, Riswan
Lubis, Nikasi Ginting dan Sih Aryanti.
Sementara itu beberapa
pembicara dari eksternal hadir yakni, H. Rozani Erawadi selaku Kadisnaker Prop. Kalimantan Timur, Dr. Israidi
Zainal, Komisi II DK3N, Rita Olivia selaku IKI JET dan Chris Panjaitan dari
ILO.
Riswan Lubis pada kata
sambutannya, menyatakan pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan
Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Perpres tersebut telah
dikeluarkan pada, 13 September 2022. Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut 3
PLTU telah bersepakat dengan Asian Development Bank (ADB) akan mengakhiri penggunaan batu-bara sebagai bahan
baku PLTU.
Saat ini
Indonesia adalah negara penghasil batu bara ketiga terbesar setelah China dan
India, sementara untuk konsumsi batu bara Indonesia berada di posisi nomor 4
dengan konsumsi tahunan sebesar 2 %. Sementara posisi China, 54,3 %, India, 11,6 % dan USA,
6,1% berdasarkan data BP Statistical
Review 2021.
Hampir semua
pembicara menyoroti terkait rencana pemerintah menghentikan tambang batu bara
dalam rangka mengurangi gas emisi yang dihasilkan dari batu bara. Para
pengurus FPE KSBSI yang hadir dalam kesempatan tersebut mengharapkan pemerintah
harus memperhatikan nasib para buruh yang akan terdampak dari rencana penutupan
tambang batu bara.
Sementara itu
Rita Olivia dari lembaga IKI-JET menjelaskan bahwa saat ini ITUC sedang
bekerjasama dengan KSBSI (didalamnya ada FPE) melakukan berbagai survei dan
mencari data terkait dampak-dampak yang akan dirasakan baik buruh formal yang
ada dipertambangan maupun buruh informal disekitar pertambangan.
“Kita berharap
FPE KSBSI nantinya bisa melakukan berbagai diskusi berbentuk workshop baik
bersifat regional maupun bersifat nasional terkait dampak-dampak dan kita bisa
duduk bersama dengan pemerintah dan pengusaha tambang batu-bara serta
mencarikan solusi terhadap dampak-dampak akan dihadapi buruh,” ungkap Rita.
Sementara itu
Riswan Lubis menawarkan perlunya studi banding kenegara yang telah berhasil
melakukan penghentian tambang batu bara dan berhasil memberikan jalan keluar
terhadap para buruh yang bekerja ditambang batu bara dan masyrakat sekitar.
Usai melakukan kegiatan training selanjutnya rombongan DPP FPE KSBSI melanjutkan perjalanan ke Sangatta, Kab.Kutai Timur untuk melakukan training “Penguatan Tim Perunding PKB”. Training dilakukan dikarenakan dalam waktu yang tidak lama lagi PK FPE KSBSI PT. Kaltim Prima Coal akan melakukan perundingan PKB.(RL/A1)
