Ini Yang Disampaikan Presiden KSBSI Selaku Chair L20 di Forum G20 Anti-Corruption Working Group

Ini Yang Disampaikan Presiden KSBSI Selaku Chair L20 di Forum G20 Anti-Corruption Working Group

Presiden KSBSI yang juga Chair L20 Presidensi G20 Indonesia saat melakukan intervensi dalam forum internasional G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG)

KSBSI.ORG-JAKARTA, Elly Rosista Silaban selaku Presiden KSBSI yang juga Chair L20 Presidensi G20 Indonesia hari ini melakukan intervensi secara daring pada forum "G20 Anti-Corruption Working Group" pada, Kamis (29/09/2022) di Jakarta.

Baca juga:  Sekjen KSBSI Berikan Motivasi Kepada Pengurus Terpilih PK FSB GARTEKS KSBSI PT. PWI 2 Kabupaten Serang,

Dalam intervensinya, Elly mengatakan tidak jauh-jauh, serikat buruh selalu menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan serikat buruh diseluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang.

"Korupsi  adalah masalah keadilan sosial, banyak perusahaan multinasional menggunakan suap untuk membeli kekebalan hukum bagi kecelakaan di tempat kerja, atau membuat polisi menoleransi kekerasan dan ancaman terhadap serikat pekerja, dan dalam kasus-kasus tertentu untuk memiliki kebijakan yang menyerang serikat pekerja." katanya 

"Di banyak negara para pekerja menghadapi korupsi yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak mereka atas perwakilan dan perundingan bersama." jelasnya 

Terakhir Elly menambahkan hal itu sebagai masalah di negara-negara G20 dan di luar negara-negara G20. Untuk itu L20 mendukung dengan isu prioritas yang akan di bawa, utamanya tentang peningkatan peran audit dalam penanggulangan. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Presidensi kembali melanjutkan pembahasan empat isu utama antikorupsi, termasuk isu partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan apresiasinya kepada Australia atas penyelenggaraan pertemuan ketiga ACWG di bawah Presidensi Indonesia.

“Saya bergabung dari Jakarta untuk menunjukkan komitmen saya terhadap upaya antikorupsi. Karena ini adalah pertemuan terakhir tahun ini yang diadakan di bawah presidensi Indonesia, izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka kepada Indonesia,” ujar Firli, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Rabu (28/9/2022).

Menurut Firli, 1 dari 4 isu prioritas yang dibahas dalam forum ini telah mencapai kesepakatan, yaitu pada isu Peningkatan Peran Audit dalam Penanggulangan.

“Dengan partisipasi aktif dan keterlibatan positif Anda, kami dapat memiliki prinsip yang komprehensif. Ini menunjukkan bahwa hanya melalui kerja sama, kita dapat mencapai banyak hal,” ujarnya.

Namun demikian, tiga isu prioritas lainnya, yaitu praktik baik dalam partisipasi publik dan edukasi antikorupsi, peran profesi hukum dalam antikorupsi, serta tentang mitigasi risiko korupsi di energi terbarukan masih akan dlanjutkan pembahasannya, melalui forum diskusi para peserta G20-ACWG.

“Dalam hal ini, saya berharap dukungan Anda dalam upaya ini. Dengan semangat gotong royong, saya yakin akan adanya kemajuan pembahasan pada pertemuan ketiga ini. Saya ingin mengutip sebuah pepatah Afrika bahwa “Jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri, tetapi jika Anda ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama”,” ungkap Firli.

Pada kesempatan itu, turut hadir Jaksa Agung Mark Dreyfus, Sekretaris Departemen Kejaksaan Agung Australia Katherine Jones dan sejumlah delegasi peserta G20 lainnya. Pokok bahasan isu pertama, Ringkasan Praktik Baik dalam Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi menghadirkan pembicara Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi.

Sepeti diketahui, Pembentukan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) pada G20 Toronto Summit, Juni 2010, merupakan bentuk komitmen negara-negara anggota G20 untuk mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional. ACWG berperan penting untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif mengenai upaya negara anggota G20 untuk berkontribusi nyata terhadap pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya, ACWG juga bekerja sama dengan World Bank, OECD, UNODC, IMF, FATF, dan G20 Outreach Groups (B20 dan C20).

Pada tahun 2016, beberapa isu yang diangkat oleh Presidensi RRT pada ACWG adalah transparency of beneficial ownership dan international cooperation on anti-corruption law enforcement. Pada pertemuan ACWG tahun 2017, Indonesia juga menyampaikan perkembangan kajian yang sedang dilakukan terkait gap analysis on beneficial ownership dan persiapan untuk menghadapi 2nd cycle review United Nations Convention on Anti-Corruption (UNCAC). Sedangkan focal point Indonesia pada ACWG adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (RED/HTS/MBJ)

Komentar