Rekomedasi KSBSI: Kenaikan Upah Minimum 2023 Sebaiknya 10 sampai 11%

Rekomedasi KSBSI: Kenaikan Upah Minimum 2023 Sebaiknya 10 sampai 11%

Elly Rosita Silaban: Presiden KSBSI

KSBSI.org, JAKARTA-Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan soal upah layak menjadi dilematis bagi buruh saat ini. Pasalnya, sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, beserta turunannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, dinilai telah merubah regulasi lama ke regulasi baru. Sehingga, upah yang diterima buruh mengalami penurunan.

Baca juga:  M Hory: Dialog Sosial Kunci Terciptanya Hubungan Yang Harmonis Antara Buruh dan Pengusaha ,

“Sampai hari ini KSBSI masih menolak beberapa pasal dari kluster UU Cipta Kerja yang sangat mendegradasi hak buruh,” ucapnya, di Kawasan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat beberapa waktu lalu saat melakukan aksi demo.

Lanjutnya, dia menjelaskan hasil putusan dari judical review oleh Mahkamah Konstitusi (MK), menegaskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dan harus di revisi DPR RI selama 2 tahun. Karena itu, Elly menyampaikan KSBSI mendesak pemerintah agar kebijakan upah minimum tahun 2023 tidak mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“Kalau pemerintah masih mengacu kebijakan upah pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, peraturan ini kan sekarang ini sedang bermasalah. Makanya, KSBSI tidak setuju dan kami mendesak kebijakan Upah Minimum 2023 sebaiknya mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Upah,” jelasnya.

KSBSI merekomendasikan idealnya kenaikan upah minimum 2023 adalah sebesar 10 sampai 11% yang berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sebab hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2022 terlihat baik. Berada di atas 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian Indonesia di periode April - Juni 2022 tumbuh 5,44% yoy.

“Nah, kalau upah minimum 2023 nanti pemerintah masih mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, kemungkinan hanya naik 3-5%,” terangnya.

Menurutnya, kalau pemerintah tidak menaikan upah minimum 2023 yang tidak signifikan, maka daya beli buruh semakin merosot dan berdampak pada ekonomi engara. Apalagi, pasca kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semua harga sembako, transportasi dan pendidikan naik. Sementara, kenaikan upah minimum sejak 3 tahun ini terakhir ini  tak sesuai harapan buruh. 

“Saya berharap pemerintah harus mendengarkan tuntutan buruh soal upah yang layak. Serta mau membuka ruang dialog dengan perwakilan serikat buruh. Jangan hanya kepentingan pengusaha saja yang harus diakomodir,” jelasnya.

Sementara itu, Ida Fauziyah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) menyampaikan pemerintah memberikan sinyal menaikan upah minimum 2023. Namun, terkait berapa persen yang bakal dinaikan, dia mengatakan masih dirahasiakan.

“Pemerintah berencana menaikan upah minimum 2023, namun sekarang ini belum bisa mempublikasikannya,” kata Menaker dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Selain itu, kata Ida pemerintah sudah menampung aspirasi serikat buruh terkait tuntutan upah buruh pada 2023 nanti. Karena, sejak naik usai tak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.

Ida mengatakan Kemenaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik. Termasuk, ia telah menugaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) dalam menjalin komunikasi dengan perwakilan serikat buruh untuk memutuskan kenaikan upah minimum 2023. (A1)

 

Komentar