"Data menunjukan bahwa dengan upah tinggi tidak menjamin buruh sejahtera. Terbukti, kab Kerawang salah satu upah tertinggi di Jawa Barat, tetapi kemiskinan ekstrem, ada di Kerawang."
Baca juga: Didukung Pemprov, Korwil KSBSI Jawa Barat Gelar L20 Road to Bali,
KSBSI.ORG, JAWA BARAT - Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) Jawa Barat, Baharuddin Simbolon mengupas 3 hal penting menyangkut Buruh di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia, persoalan upah, daya beli dan ketahanan pangan serta pengangguran masih menjadi persoalan yang harus dihadapi Buruh pada tahun-tahun mendatang.
Hal itu diungkap Baharuddin Simbolon pada pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) KSBSI Jawa Barat di Sukabumi. Diikuti 300 peserta dari 10 perusahaan anggota dari enam Federasi Serikat Buruh afiliasi KSBSI, Baharuddin juga mengupas jargon yel-yel setiap federasi afiliasi KSBSI dari mulai yang lembut hingga yang menggetarkan bumi.
Secara resmi ada 6 Federasi afiliasi KSBSI di Jawa Barat, yakni:
1. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA);
2. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan (DPC FSB KIKES);
3. Dewan Pengurus Cabang Federasi Kebangkitan buruh Indonesia (DPC FKUI);
4. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri DKI Jakarta (DPC FSB GARTEKS)
5. Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Metal dan Elektronik (F LOMENIK);
6. Dewan Pengurus Cabang Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (F HUKATAN).
"Namun yang eksis di wilayah Sukabumi baru ada 3 federasi. Dan setiap federasi mempunyai yel-yelnya masing-masing." kata Baharuddin Simbolon saat memberikan sambutan pada pembukaan rakerwil KSBSI Jawa Barat yang digelar di GRHA Supena, Cibadak, Jawa Barat, Sabtu (10/12/2022).
"Mulai dari yel-yel yang lembut dan menyentuh hati sampai kepada yel-yel yang menakutkan dan menggetarkan bumi," kata Baharuddin. Menurutnya yel-yel yang menyentuh hati itu Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI). "Kalau disebutkan FKUI, maka mereka akan menjawab, 'Sentuh Satu Kontak Semua'," terangnya. Sementara yang lebih ekstrem, kata Baharuddin adalah FSB KIKES dengan yel-yelnya, "Muda, Beda, Berbahaya, harga Mati".
"Pak Asda tolong sampaikan (yel-yel) ini ke pak Bupati," kelakar Baharuddin kepada Perwakilan Bupati Sukabumi, Asda 1 pemerintah kabupaten Sukabumi.
Upah Tinggi Tak Menjamin Buruh Sejahtera
Ia kemudian mengupas 3 hal penting perburuhan di provinsi Jawa Barat. Baharuddin membeberkan, Jawa Barat memiliki 26 kab/Kota terdiri dari 17 kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 48,64 juta jiwa menjadi provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak dan merupakan jantung industri nasional.
"Dari 74 kawasan industri di Indonesia, terdapat 40 diantaranya di Jawa Barat. Dengan penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat juga memiliki jumlah pekerja terbesar, tidak hanya di Indonesia namun juga di Asia dengan jumlah tenaga kerja di provinsi Jawa Barat itu Sebesar 10 juta jiwa." terangnya.
Namun, menurut Baharuddin, menjadi ironis dari 10 juta jumlah tenaga kerja, yang tercover BPJS hanya 1,9 juta. "Selanjutnya dari jumlah penduduk Jawa barat 40 juta, dan jumlah tenaga kerja 10 juta, tetapi Jawa barat juga masih mempunyai jumlah pengangguran tertinggi 2,13 juta." tandasnya.
Menurut Baharuddin, persoalan upah di Jawa Barat menjadi persoalan yang menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan.
"Data menunjukan bahwa dengan upah tinggi tidak menjamin buruh sejahtera. Terbukti, kab Kerawang salah satu upah tertinggi di Jawa Barat, tetapi kemiskinan ekstrem, ada di Kerawang." terangnya.
Upah tinggi di beberapa daerah selalu diikuti dengan tingginya biaya hidup yang menurunkan daya beli Buruh. Selanjutnya dengan keadaan ekonomi seperti sekarang, isu perang Ukraina dengan Rusia membuat beberapa perusahaan di Jawa Barat menjadi goyang. Produktivitas yang tinggi bagi Buruh Jawa Barat, masih belum mampu menurunkan jumlah pengangguran.
"Dari ketiga hal di atas, persoalan upah tidak menjamin kesejahteraan, persoalan tenaga kerja produktif tidak juga mengatasi pengangguran, kemudian persoalan upah buruh, yang harus dikeluarkan untuk pangan, tidak juga menjadi sebuah solusi. Oleh sebab itu, kami KSBSI Jawa Barat pada hari ini sepakat mengambil tema "Membangun Kolaborasi, Peningkatan Jaminan Sosial, Produktivitas, Menjaga Daya Beli dan Ketahanan Pangan Bagi Buruh".
MoU dengan BULOG
Untuk itu, menurut Baharuddin, rakerwil kali ini memberikan nuansa berbeda, yakni dengan adanya penandatanganan MoU (NOta Kesepahaman) antara Koperasi Buruh KSBSI dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog, sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras dan Sembilan bahan pokok lainnya.
Dalam hal ini Koperasi KSBSI akan menandatangani nota kesepahaman bersama Bulog.
Diketahui, Koperasi merupakan alat kekuatan ekonomi yang dibangun dengan semangat gotong royong. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan.
Koperasi bisa memperkokoh perekonomian masyarakat buruh sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan berkontribusi mensejahterakan, membantu mengembangkan taraf perekonomian Buruh yang menjadi anggota koperasi di sebuah perusahaan. Semua hal terkait produktivitas karyawan, yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan, maka akan disediakan oleh koperasi.
"Oleh sebab itu, saran kami kepada APINDO, kepada Pemerintah, dorong di setiap perusahaan harus ada koperasi yang bekerjasama dengan Bulog minimal untuk menyalurkan Sembilan bahan pokok (Sembako)." tandasnya.
Dibuka Perwakilan Bupati Sukabumi
Rakerwil dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi yang diwakili oleh Asda 1 Pemerintah Kab Sukabumi, dihadiri oleh Sekjan KSBSI Dedi Hardianto, Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu Astutik, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab Sukabumi H Dadang Budiman.
Kemudian Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi Oki Widya Gandha, Perwakilan Bulog Sukabumi, Perwakilan Serikat buruh Serikat pekerja se-kab Sukabumi.
[REDHUGE/KBB]