KSBSI Resmi Ajukan Gugatan Judicial Review UU TAPERA

JAKARTA -  Materi gugatan KSBSI menyasar beberapa hal krusial dari pasal-pasal yang menjadi isi UU TAPERA yang memaksa pemotongan upah buruh dan pengusaha sebesar 3 persen.

KSBSI menegaskan, bahwa UU TAPERA melanggar hak konstitusional rakyat untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Upah masih kecil, belum mencapai kebutuhan hidup layak (rata-rata Rp. 2,9 juta);
2. Buruh dan pengusaha telah diwajibkan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar (buruh 4 persen, dan pengusaha 11,74 persen);
3. Program Tapera tumpang tindih dengan program BPJS ketenagakerjaan;
4. Buruh sudah banyak memiliki rumah dengan cara mencicil;
5. Hubungan kerja PKWT yang setiap saat dapat di PHK;
6. PHK merajalela akibat perusahaan banyak tutup dan terseok-seok, dan pemudahan PHK dalam UU Cipta Kerja;
7. UU TAPERA diskriminatif (manfaat);
8. UU TAPERA membebani buruh untuk menanggung beban yang seharusnya menjadi beban Pemerintah untuk membiayai fakir miskin;
9. Inflasi tinggi.

Oleh karena itu, KSBSI menilai, UU TAPERA memberatkan Buruh dan sangat layak untuk ditolak, dicabut dan dibatalkan.

Selain menggugat, dalam aksinya, KSBSI menyampaikan tuntutan sebagai berikut : 

1. Menolak pemberlakuan UU TAPERA beserta aturan turunannya;
2. Menuntut Pemerintah untuk melakukan dialog yang terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan tentang kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat tanpa membebani buruh/buruh melalui tabungan wajib;
3. Menuntut pemerintah melaksanakan Rekomendasi ILO Nomor 115 Tahun 1961 tentang Perumahan Buruh;

Pokok Perkara

Tim Kuasa KSBSI dari LBH dan Departemen Hukum dan HAM KSBSI telah mengupas pokok-pokok perkara gugatan yang akan diajukan KSBSI untuk membatalkan UU TAPERA secara keseluruhan.

Kepada Media KSBSI, Tim Kuasa KSBSI dari LBH dan Departemen Hukum dan HAM KSBSI menerangkan pokok-pokok judicial review UU TAPERA, sebagai berikut:

POKOK-POKOK JUDICIAL REVIEW UU 4/2016 TAPERA

1. Jumlah pasal yang diuji 7 pasal, yaitu:

1.1. Pasal 7 ayat (1);

1.2. Pasal 9 ayat (1);

1.3. Pasal 9 ayat (2);

1.4. Pasal 16

1.5. Pasal 17 ayat (1);

1.6. Pasal 54 ayat (1);

1.7. Pasal 72 ayat (1).

2. Dasar atau batu uji UUD 1945 ada 3 pasal, yaitu:

2.1. Pasal 28D ayat (2);

2.2. Pasal 28I ayat (2);

2.3. Pasal 34 ayat (1).

3. Tuntutan KSBSI bersifat alternatif, yaitu:

- Tuntutan utama adalah UU Tapera dibatalkan secara keseluruhan;

- Namun jika MK berpendapat lain, KSBSI mengajukan tuntutan alternatif, yaitu:

MK mengubah 5 pasal yang terdapat kata “WAJIB” diubah menjadi “DAPAT” dan membatalkan 2 pasal dari 7 pasal yang diuji, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi, “Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dapat menjadi Peserta”;

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah menjadi, “Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat didaftarkan oleh Pemberi Kerja”;

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah menjadi, “Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dapat mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta”;

4. Ketentuan Pasal 16 dibatalkan (dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah menjadi, “Simpanan Tapera dapat dibayar oleh pemberi Kerja dan Pekerja”;

6. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah menjadi, “Komite Tapera beranggotakan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

d. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

e. seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan permukiman;

f. dapat seorang dari unsur pekerja/buruh;

g. dapat seorang dari unsur pengusaha atau pemberi kerja swasta; dan

h. dapat seorang dari unsur pekerja mandiri”;

7. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dibatalkan (dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);

4. Pokok-pokok alasan penolakan UU Tapera:

4.1. Upah masih kecil, belum mencapai kebutuhan hidup layak (tidak mampu membayar);

4.2. Pekerja/buruh dan pengusaha telah diwajibkan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar;

4.3. Program tapera tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan;

4.4. Pekerja/buruh formal dan pekerja/buruh mandiri (informal) telah banyak memiliki rumah jikapun itu sebagian masih mencicil setiap bulan kepada bank pemberi kredit untuk sekian puluh tahun kedepan;

4.5. Hubungan kerja kontrak (PKWT);

4.6. PHK merajalela akibat perusahaan banyak tutup dan terseok-seok, dan pemudahan PHK dalam UU Cipta Kerja;

4.7. Inflasi tinggi;

4.8. Terjadi diskriminasi manfaat;

4.9. Memaksa pekerja/buruh menanggung beban yang seharusnya menjadi beban pemerintah untuk membiayai kehidupan fakir miskin.

[REDHUGE/REDKBB]