Untuk demokrasi di tempat kerja, KSBSI menegaskan hak kebebasan untuk berserikat, untuk mengorganisir para pekerja untuk masuk menjadi anggota serikat buruh dan untuk mogok kerja. KSBSI menginginkan perundingan bersama melalui jalur sosial serta perlakuan yang sama untuk semua pekerja.
Baca juga: Beberapa Poin Rekomendasi KSBSI DKI Jakarta Menjelang Rakernas ,
JAKARTA - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Rakernas kali ini bertema "Membangun Kekuatan Serikat Buruh dalam Penegakan Demokrasi".
Menariknya, Rakernas kali ini dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dan didampingi oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus.
Dalam sambutannya, Menaker Ida mengaku berbahagia karena diakhir masa jabatannya ia dapat hadir di Rakernas KSBSI. "Saya sungguh berbahagia, karena diakhir masa jabatan saya di Kementerian Ketenagakerjaan ini di salah satu event besar di KSBSI," kata Menaker kepada seluruh hadirin di Rakernas KSBSI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/8/2024) kemarin.
Menaker mengakui selama ini tak bisa hadir di berbagai kegiatan KSBSI dengan alasan karena tak pernah bertemu jadwal yang pas antara pihaknya dengan KSBSI.
Hubungan Industrial Pancasila (HIP)
Menaker Ida Fauziyah secara khusus mengajak organisasi pekerja/buruh dan juga pengusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk terus menggaungkan nilai-nilai luhur Hubungan Industrial Pancasila (HIP) untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
Ida Fauziyah meyakini dengan berpedoman HIP maka akan lebih mudah bagi pelaku hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan mendukung pembangunan perekonomian bangsa.
"Saya ingin mengajak para pelaku hubungan industrial untuk menerapkan HIP di perusahaan, agar nantinya tercipta kelangsungan berusaha dan keharmonisan hubungan kerja, sehingga tercapai kesejahteraan bersama," tandas Ida Fauziyah.
Pembela Terdepan dan Pejuang Demokrasi
Rakernas KSBSI di Bandung, Jawa Barat 8-10 Agustus 2024. (Foto: REDHUGE/Media KSBSI).
Sementara itu, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban menyoroti semakin menurunnya kepadatan serikat pekerja di seluruh dunia, termasuk di negara maju dan di Indonesia. Menurut dia, kemiskinan berada di titik tertinggi sepanjang masa dengan ketimpangan yang terus meningkat.
"Diperkirakan 16,5 juta orang kini hidup dalam kemiskinan ekstrem di seluruh dunia. Lebih dari 4 miliar tidak memiliki akses untuk bentuk perlindungan sosial." kata Elly.
Menurut dia, hal itu terjadi di tengah krisis global, konflik bersenjata, perang dan krisis utang yang telah lama diabaikan, yang membuat lebih dari 70 negara kini berada diambang kehancuran ekonomi.
"Mudah-mudahan Indonesia tidak termasuk didalamnya," harap Elly.
Ia juga mengupas dampak perubahan iklim yang semakin cepat, yang telah merenggut nyawa manusia dan mata pencaharian para pekerja di seluruh dunia, sementara kekuatan perusahaan dan sekutu politiknya justru menolak transisi yang adil." terang Elly.
Ia mengupas dalam pembicaraannya di Labour 20 dan juga pertemuan wordbank, hanya ditentukan perubahan untuk energi terbarukan, tapi tidak disiapkan apa yang harus dilakukan agar para pekerja siap menghadapi dampak perubahan tersebut.
Ia pun mengingatkan bahwa serikat buruh serikat pekerja adalah gerakan sosial terbesar di dunia, yang harus mengambil peran sebagai praktisi dan pembela terdepan serta pejuang nilai-nilai demokrasi yang saat ini dijalankan.
"Kampanye ITUC dan afiliasinya untuk demokrasi akan mempertahankan pondasi pada 3 elemen penting, yaitu di tempat kerja, di tingkat nasional dan global.
"Untuk demokrasi di tempat kerja, kami menegaskan hak kebebasan untuk berserikat, untuk mengorganisir para pekerja untuk masuk menjadi anggota serikat buruh dan untuk mogok kerja. Kami menginginkan perundingan bersama melalui jalur sosial serta perlakuan yang sama untuk semua pekerja," tegas Elly.
Lalu demokrasi di tingkat nasional, kata Elly, KSBSI menegaskan hak atas kebebasan berbicara dan melakukan protes. "Kami menuntut kesetaraan gender sejati, sistem pajak yang adil dan setara untuk mendanai perluasan perlindungan sosial dan perawatan kesehatan yang universal, pendidikan dan layanan publik yang berkualitas," tandasnya.
[RHW/REDKBB]
